Diusulkan 43 Miliar, Anggaran Pilkada Gunungkidul Belum Disepakati

Wonosari,(pidjar.com)– Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 terus dilakukan oleh lembaga dan instansi terkait. Salah satunya yakni berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh pemkab Gunungkidul kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengajuan mengenai kebutuhan anggaran telah dilakukan, akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait dengan jumlah anggaran dari pemerintah.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan pihaknya mengajukan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp43,4 miliar. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pemkab dengan KPU Gunungkidul terkait dengan anggaran tersebut.

“Kami usulkan Rp 43,4 miliar untuk kebutuhan Pilkada 2024 mendatang,” kata Ahmadi Ruslan Hani, Senin (11/09/2023).

Pembahasan mengenai kebutuhan anggaran tersebut terus dilakukan oleh Pemkab dengan KPU Gunungkidul. Agar segera ada kesepakatan, sebab pada Oktober 2023 mendatang sudah harus serahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

“Masih terus dibahas untuk kesepakatan anggaran ini,” ucapnya.

Disinggung mengenai tahapan yang saat ini dilakukan, Ahmadi mengatakan tahapan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap DCS. Pun demikian dengan wacana pelaksanaan Pilkada 2024 maju dari November menjadi September 2024, KPU Gunungkidul secara prinsipmelaksanakan jika terjadi perubahan jadwal pilkada.

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu membenarkan jika belum ada kesepakatan terkait dengan jumlah anggaran untuk Pilkada 2024. Pembahasan dan penyesuaian masih dilakukan oleh sejumlah pihak.

“Masih dilakukan pembahasan karena kebutuhan untuk Pilkada besar dan kemampuan anggaran pemerintah jiga dipertimbangkan,” ucap Astuti.