Wonosari,(pidjar.com)–Beberapa tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2019 telah dilalui. Penetapan nomor undian calon kepala desa pun juga telah dilakukan. Sekarang ini, pengawasan pun lebih ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi terjadinya gejolak-gejolak yang berkaitan dengan Pilkades Serentak. Dari pemerintah dan pihak kepolisian sendiri terus melakukan pemantauan dan pengawasan, bahkan dari aparat penegak hukum pun mulai melakukan pemetaan daerah rawan konflik.
Wakil Kapolres Gunungkidul, Kompol Joko Hamitoyo mengungkapkan, jajarannya telah disiapkan nantinya untuk menghadapi dan melakukan pengamanan Pilkades Serentak 2019. Adapun dari pihak kepolisian telah melakukan pemetaan daerah yang sekiranya berpotensi konflik karena berbagai hal. Meski begitu, saat disinggung kawasan mana saja yang rawan terjadinya konflik, Joko masih enggan mengutarakannya secara gamblang.
“Pemetaan kawasan ini (rawan konflik) pasti ada. Tapi jika dipublikasi tentu dapat meresahkan semua kalangan,” ungkap Kompol Joko Hamitoyo, Kamis (17/10/2019).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, ia berharap agar berkaitan dengan hajatan Pilkades serentak ini, semua pemangku kepentingan haruslah bersinergi dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Sehingga nantinya semua berjalan lancar, dan tidak ada konflik atau gejolak lain yang timbul selama masa pemilihan kepala desa hingga sesudahnya.
Menurut dia, baik dari masyarakat umum maupun dari peserta atau calon, dan lembaga lainnya harus sama-sama menyadari bagaimana pentingnya keamanan dan kelancaran dalam pesta demokrasi di tingkat desa. Jajarannya pun sejak jauh-jauh hari mulai melakukan pengawasan secara maksimal.
“Peta konflik secara umum tentu biasa terjadi dalam pilkades. Mudah-mudahan semua berjalan kondusif,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Muhammad Farkhan menambahkan, berkaitan dengan potensi daerah rawan, pihaknya menyerahkan pengamanan ke aparat penegak hukum. Dari dinas sendiri dibantu oleh pengawas kecamatan pun juga terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan petugas lainnya.
“Ada beragam kategori daerah yang sekiranya masuk dalam daftar rawan konflik. Kami serahkan ke aparat penegak hukum tentunya,” papar Farkhan.
Pihaknya menghimbau, baik dari kalangan masyarakat, panitia, dan calon atau kandidiat haruslah bersikap baik. Jangan sampai terjadi sebuah gejolak yang memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bagi panitia dan perangkat desa lainnya, hendaknya dalam menjalankan ketugasan ini bersikap netral dan taat secara peraturan,” tutupnya.
