PPKM Terus Diperpanjang, Jadi Ujian Kemampuan dan Kemauan Pemkab Selamatkan Perekonomian Warganya

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Republik Indonesia kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 3 dan 4 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Perpanjangan sendiri dimulai pada 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021 mendatang. Pemerintah sendiri telah beberapa kali memperpanjang kebijakan PPKM ini yang mulai berlaku sejak 3 Juli 2021 silam.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, PPKM ditetapkan masih menduduki Level 4. Di mana konsekuensi dari kebijakan ini adalah penutupan seluruh lokasi wisata selama penerapan kebijakan masa PPKM Level 4 ini.

Tentu perpanjangan PPKM ini kian mebuat sejumlah masyarakat menjerit. Tak hanya pelaku usaha jasa wisata saja, sejumlah seniman juga tertampar dengan kembali diperpanjangnya PPKM Level 4. Pertunjukan pagelaran kesenian dan juga hajatan yang sebelumnya menjadi gantungan hidup para seniman memang juga dilarang untuk dilaksanakan.

Salah seorang seniman yang kalang kabut dengan kebijakan PPKM ini adalah Subardi, dalang asal Padukuhan Timunsari, Kalurahan Hargosari, Kapanewon Tanjungsari. Selama hampir dua tahun, ia mengaku tidak mendapatkan job. Untuk bertahan hidup, ia bahkan harus menjual sejumlah asetnya lantaran uang tabungan pun juga sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Saya itu dulu sempat punya 6 sapi, sekarang tinggal dua. Ya gimana, harus tetap makan, anak-anak juga harus tetap sekolah,” ungkap Subardi, Selasa (24/08/2021) siang.

Subardi mengaku, dua sapi sisa yang belum jual pun juga renacananya akan dijual tidak lama lagi. Ia semakin kembang kempis di ambang ketidakpastian kapan penerapan PPKM Level 4 berakhir.

“Saya kemarin sempat dapat job wayangan di Ngleri meski kemudian dibubarkan petugas, untung sudah dibayar full. Jadi bisa bayar kru dan soundsystem,” lanjut dia.

Ia berharap ke depan pemerintah dapat lebih memperhatikan para pelaku seni. Selama ini, para pelaku seni hanya berkutat pada larangan saja tanpa adanya solusi dari pemerintah. Ia merasa, para pelaku seni seperti dirinya tidak diberi kesempatan untuk pentas.

“Tolonglah ayomi para seniman dan seniwati supaya bisa tetap hidup,” pintanya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada AB Widyanta menilai, PPKM berlevel yang menjadi kebijakan pemerintah ini diterapkan untuk mendesentralisasi otoritas dan kewenangan pemerintah kabupaten agar memiliki Art to Govern. Di mana berbagai persoalan publik dan ketidakberesan sosial di wilayahnya masing-masing harus segera diselesaikan.

“Pemkab dituntut untuk lebih peka atau sensitif terhadap persoalan masyarakatnya. Pejabat publik di daerah sekarang diuji untuk mengerahkan segala daya upaya terbaik mereka untuk kepentingan publik,” ujar pria asal Kapanewon Paliyan tersebut.

Utamanya, Pemkab perlu menyadari bahwa pariwisata dan seni merupakan sektor paling terhantam dalam pandemi Covid19. Menurutnya, pelu perencanaan strategi dan kontinjensi agar perekonomian lokal tetap menggeliat. Ini menjadi penting untuk mengantisipasi gejolak dan permasalahan sosial di masyarakat.

“Kecerdasan, kepekaan kreativitas dan resiliensi Pemkab diuji selama masa PPKM ini. Sektor-sektor pertanian yang selama ini diabaikan sesungguhnya bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi daerah untuk survive atau bahkan menggeliatkan perekonomian lokal,” papar AB.

Seharusnya, PPKM juga memberi pelajaran berharga bagi Pemkab Gunungkidul dan masyarakat untuk tidak dengan mudah mengabaikan sektor pertanian sebagai soko guru pangan dan perekonomian lokal. Menurutnya, refocusing anggaran bisa dioptimalkan untuk menghidupkan kembali sumber ekonomi produktif lokal terutama yang berkaitan dengan sumber pangan bagi masyarakat.

“Waktunya kita menyiapkan perpaduan antara kekuatan sumber-sumber pangan dan transformasi pengolahannya agar menarik untuk dipasarkan dan dikonsumsi bila saatnya nanti pariwisata akan kembali hidup paska pandemi selesai,” ujarnya.

Dari situlah, masyarakat dan pemerintah bisa menyiapkan kantong-kantong kalurahan yang kaya dengan biodiversitas pangannya. Sehingga diharapakan semua lapisan masyarakat bisa merintis sistem gastronomi untuk memperkuat pariwisata masa depan.

“Cita-citanya para petani bisa berkarya dan hidup secara bemartabat, pelaku sektor pariwisata juga akan berlimpah rejeki dengan itu semua. Sehingga kemaslahatan perekonomian lokal akan bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah, itulah konsep ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya,” tandas AB.