Program Bantuan Petani Jagung Diduga Bermasalah, Dompet Dhuafa Ancam Laporkan Anak Wakil Bupati

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Program pembibitan jagung yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa (DD) bekerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Agro Makmur tengah menjadi perhatian banyak kalangan. Pasalnya, pihak DD menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program bantuan bernilai miliaran rupiah ini. Saat ini, tengah dilakukan audit oleh internal DD guna mencari bukti-bukti dugaan penyimpangan. Jika nantinya tidak ada kejelasan berkaitan dengan pertanggungjawaban program ini, DD mengancam akan melaporkan pengurus KUB Agro Makmur yang salah satunya merupakan anak dari petinggi di Pemkab Gunungkidul.

Direktur Komunikasi, Informasi dan Teknologi Dompet Dhuafa, Prima Hadi Putra mengatakan, program pembibitan jagung yang dilakukan oleh DD ini merupakan program untuk membantu ketahanan pangan untuk warga Gunungkidul yang notabene sebagian besar merupakan petani. Adapun pada program pembibitan tersebut, DD menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk petani yang tergabung dalam KUB Agro Makmur yang diketuai oleh BGN. Didapatkan informasi, BGN sendiri merupakan putra dari Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto.

Program ini berjalan sejak tahun lalu. Sistem yang diterapkan adalah bagi hasil. Namun di tengah perjalanan, internal DD mendapatkan berbagai informasi dari masyarakat berkaitan dengan kejanggalan pada pelaksanaan program miliaran rupiah tersebut. Hingga akhirnya tim DD turun untuk melakukan monitoring dan audit bersama.

“Saat ini masih kami lakukan monitoring berkaitan dengan program ini, berjalan atau tidaknya. Sebab dana yang digunakan untuk program pembibitan jagung tersebut adalah dana zakat yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat,” paparnya.

“Untuk saat ini program tersebut masih kami evaluasi dan akan berakhir pada April 2024 mendatang. Kami mohon informasi dari masyarakat berkaitan dengan program ini, bila ada yang memang kurang tepat atau ada hal-hal lain mohon disampaikan ke DD agar menjadi bahan pertimbangan kembali,” jelasnya.

Disinggung mengenai isu yang berkembang adanya dana yang keluar tak sesuai realita di lapangan, Prima mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menjawab lebih jauh berkaitan dengan hal tersebut. Namun memang berdasarkan evaluasi dan monitoring ada beberapa hal yang menjadi sorotan tim di lapangan.

“Kami masih belum bisa menyampaikan demikian, proses monitoring dan evaluasi yang kami lakukan belum ketemu atau sampai pada justmet, artinya ini masih proses berjalan. Saat ini kami masih fokus pada butir-butir kepatuhan perjanjian, sesuai tidak ini apa yang dilakukan dan capaiannya dengan perjanjian yang sudah ada,” imbuh dia.

“Hak dan kewajiban selama ini bagaimana pemenuhan dari partner kami ini masih yang kami dalami. Misalnya hasil pelaksanaan sesuai dengan RAB, laporan program penanaman dan laporan rugi laba. Nah itu saat ini belum, beberapa hal masih berupaya dipenuhi oleh partner yang kami percaya untuk menjalankan program tersebut di Gunungkidul,” tegas dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, program yang dijalankan oleh BGN ini masih akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi. DD sendiri juga masih menunggu beberapa upaya yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan laporan kegiatan dan lain sebagainya. Disinggung mengenai komunikasi yang dijalin dengan BGN, Prima mengungkapkan jika saat ini komunikasi dengan anak wakil bupati tersebut seolah pasang dan surut

“Kalau untuk komunikasi memang pasang surut ada tantangan tersendiri, tapi kami tetap berprasangka baik. Komunikasi tidak hanya lisan tapi juga secara surat menyurat agar ada rekam jejaknya. Pada intinya kami akan terus berupaya untuk komunikasi,” tandasnya.

Disinggung mengenai kemungkinan pelaporan ke aparat penegak hukum bila memang ditemukan kejanggalan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam hasil audit,Prima mengatakan sejauh ini masih menempuh jalur komunikasi dan evaluasi. untuk masuk ke ranah hukum tentunya ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

“Kalau nanti pelanggaran prosedural, akan kita urus dan beri sanksi secara teknis. Tapi jika sudah mengarah ke pidana, akan kita laporkan ke pihak yang berwajib,” tutup dia.