Program Bantuan Untuk Ribuan RTLH di Gunungkidul, Kecamatan Purwosari Tak Tersentuh

Wonosari, (pidjar.com)–Kabar baik untuk warga Gunungkidul yang selama ini tinggal di rumah berkategori tidak layak huni. Pada tahun 2019 ini, terdapat 1.196 Rumah Tidak Layak Huni di Gunungkidul yang mendapatkan bantuan dari Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Satker DIY dan BSPS Satker Pusat. Adapun sumber dana dari bantuan keduanya ialah dari APBN dan World Bank. Sebanyak 1.137 unit bantuan berasal dari dana APBN, sementara untuk bantuan dari World Bank ada 60 unit. Selain bantuan-bantuan tersebut, warga Gunungkidul juga mendapatkan anggaran bantuan perbaikan dari Pemda DIY dan Pemkab Gunungkidul yang menyasar ribuan unit RTLH lainnya. Yang menarik, diantara ribuan rumah yang mendapatkan bantuan ini, tak satupun yang menyasar warga Kecamatan Purwosari.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan DPUPRKP Gunungkidul, Bambang Antono menjelaskan, bantuan untuk ribuan rumah ini menyasar hampir menyeluruh di Kabupaten Gunungkidul. Dari 18 kecamatan yang ada, sekitar 16 kecamatan mendapatkan bantuan BSPS dari APBN. Hanya Kecamatan Puroswosari dan Panggang yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dilanjutkan Bambang, sementara untuk bantuan dari World Bank, khusus menyasar Desa Bulurejo dan Bendung, Kecamatan Semin.

“Keduanya sama, mendapatkan bantuan bahan bangunan senilai Rp 15juta dan uang tunai Rp. 2,5 juta,” kata Bambang kepada pidjar.com, Rabu (11/09/2019).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, dana dari World Bank sendiri baru saja turun. Untuk itu, proses 60 unit yang diajukan melalui data by name by adress masih dalam tahap verifikasi dari pusat.

“Kalau untuk yang bersumber APBN sudah dalam tahap pengerjaan, program ini dipastikan selesai tahun ini. Dengan ini harapannya, permasalahan RTLH di Kabupaten Gunungkidul sedikit demi sedikit akan teretaskan,” imbuhnya.

Pada tahun ini, selain dana APBN, pengentasan RTLH juga ada dari sumber dana APBD DIY. Saat ini, program BSPS Pemda DIY serta PIWK dari APBD Gunungkidul juga tengah dalam proses pembangunan. Adapun kuota untuk RTLH dana APBD DIY untuk Gunungkidul ada 1.942 unit rumah. Sedangkan APBDP Kabupaten Gunungkidul melalui program PIWK tahun ini menyasar 134 unit rumah. Saat ini bedah Rumah dari program PIWK tinggal menunggu penetapan dari Bappeda dengan sasaran Kecamatan Panggang. Sedangkan untuk Kecamatan Purwosari sendiri belum disasar karena data BNBA sangat sedikit. Adapun bedah rumah PIWK sendiri para peserta akan mendapatkan bahan bangunan dan uang dengan total Rp. 15 juta.

“Kemudian nantinya dilanjut proses tender untuk bahan bangunannya, mudah-mudahan segera terealisasi, adapun besaran mekanisme dan kualifikasi bantuan dari daerah sama dengan BSPS,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Perumahan Swadaya DPUPRKP, Wahyono mengatakan, sampai dengan tahun ini diperkirakan masih ada 17.000 RTLH di Kabupaten Gunungkidul. Pihaknya terus mengusahakan agar permasalahan RTLH ini segera teretaskan. Adanya berbagai macam stimulan bantuan, tentu saja akan semakin memudahkan pemerintah kabupaten dalam mengatasi permasalahan sosial.

“Setiap tahun pasti kami ajukan baik dari APBD, APBN maupun World Bank,” pungkasnya.