Tanjungsari,(pidjar.com)–Sengketa pengelolaan bukit di Watu Kodok, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari masih terus bergejolak. Adanya bukit di sebelah barat yang disebut dikuasai investor nampaknya mentah tanpa ada pembuktian. Pemerintah Desa Kemadang yang dituding berpihak kepada investor pun akhirnya angkat bicara.
Kepala Desa Kemadang, Sutono ketika dihubungi pidjar.com mengakui perihal adanya konflik yang saat ini terjadi antara pengelola lahan dengan kelompok Watu Kodok. Namun demikian, pihaknya menolak jika disebut berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa tersebut.
“Tanah yang disengketakan itu sebenarnya tanah SG yang dahulunya dikelola oleh perorangan. Jadi hanya klaim saja karena tidak ada bukti kekancingan atau sertifikat. Pemerintah desa tidak mempunyai wewenang untuk mengurus tanah itu, hanya kita mengetahui kalau tanah itu tanah SG,” kata Sutono, Sabtu (07/09/2019).
Selama ini, kabar yang berhembus, tanah yang disengketakan itu merupakan tanah yang telah dikuasai investor. Namun dirinya tidak membenarkan hal itu.
“Kalaupun ada investor tapi tidak memiliki kekancingan mestinya juga tidak bisa mengelola. Itu dikelola oleh perorangan saja sebenarnya, bukan oleh investor,” ujar dia.
Namun begitu, dirinya tidak menampik adanya investor yang telah melakukan komunikasi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan kawasan wisata di wilayah Kemadang. Namun begitu, menurutnya bukan di Watu Kodok.
“Ada investor yang melakukan proses perizinan untuk mengelola tanah kas desa dan itu bukan di Watu Kodok. Kalau tanah kas itu kan diperbolehkan. Kita sebagai desa tidak bisa merubah status tanah kas menjadi SG ataupun sebaliknya,” imbuh dia.
Ia menegaskan, sekaligus membatah tudingan, Pemerintah Desa Kemadang akan berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, kesejahteraan warga menjadi hal yang utama. Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan berusaha melakukan komunikasi agar masyarakat tidak larut dalam konflik.
“Kita akan berkumpul untuk mengatasi masalah ini. Karena apa, kita tidak ingin masyarakat terus begejolak. Biar semua adem ayem sejahtera bersama,” imbuh dia.
Sementara itu, Camat Tanjungsari, Rakhmadian Wijayanto berharap pemerintah desa agar melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa. Menurutnya, permasalahan ini muncul karena kurangnya komunikasi semata.
“Kurang komunikasi saja, kita berada di tengah dan siap membantu,” ujar dia.
Sementara itu, Humas Paguyuban Kawulo Mataram Watu Kodok, Surahman menyambut baik wacana pemerintah desa untuk turun menyelesaikan masalah. Pihaknya berharap konflik yang berkepanjangan ini bisa segera selesai. Sehingga kemudian masyarakat Watu Kodok dapat fokus berinovasi dan mengembangkan kawasan wisata.
“Tentu menyambut baik, karena kita tidak ingin berlarut-larut dalam konflik. Nanti justru berdampak buruk,” kata dia.
Nantinya, jika konflik selesai, pihaknya akan segera membentuk kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ia juga mengaku siap bersama-sama pemerintah untuk membangun wisata di Pantai Watu Kodok.
