Program Pemerintah Rawan Ditunggangi Politisi, Masyarakat Diminta Bijak Dalam Sikapi Bantuan

Wonosari,(pidjar.com)--Memasuki tahun politik, masyarakat diminta untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih lagi terutama dalam menyikapi program-program pemerintah. Hal ini sangat penting lantaran pada masa seperti sekarang ini, banyak klaim-klaim terutama dari para legislator incumbent terkait program-program pemerintah terutama yang terkait dengan bantuan-bantuan sebagai bahan kampanye politik. Jika tak hati-hati, masyarakat bisa terjebak dalam permainan politik praktis yang tentunya cukup merugikan.

Kalangan masyarakat menengah ke bawah memang cukup rawan menjadi sasaran penunggangan politisi dalam program pemerintah. Kalangan petani hingga masyarakat miskin yang secara keilmuan rendah, tentunya cukup rawan menjadi korban politisasi program pemerintah.

Sekretaris Dinas Sosial Gunungkidul, Wijang Eka mengungkapkan, jajarannya terus berusaha melakukan pendekatan, koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat mengenai program-program pemerintah. Pihaknya memberikan pemahaman jika sejumlah program bantuan murni merupakan program dari pemerintah bukan dari calon legislatif. Pemahaman ini diberikan agar nantinya tidak disangkutpautkan dengan politik sehingga berpotensi muncul kesalahpahaman.

“Kami kan bergerak di bidang sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Biar tidak ada miskomunikasi, program kami tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni tugas pemerintah kepada rakyatnya,” papar Wijang Eka, Kamis (29/11/2018).

Menjalankan program pemerintah di tahun politik menurutnya menjadi dilema tersendiri. Untuk itu, pihaknya berupaya agar tidak ada program yang nantinya ditumpangi oleh calon legistatif. Salah satunya yakni misal program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tujuan utamannya untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Ia tak memungkiri bahwa dalam program ini, cukup rawan tunggangan-tunggangan secara politis.

Dalam praktik di lapangan, untuk program ini murni terdapat petugas yang melakukan pendataan terhadap masyarakat penerima bantuan. Sehingga mulai dari penjaringan hingga proses akhir dilakukan oleh petugas di lapangan dengan melalui sejumlah tahapan. Sejumlah kriteria tentunya harus terpenuhi kepada masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Ya kalau pengusulan dari siapa pun bisa. Dari caleg pun juga bisa, tapi ada prosedurnya nanti tidak serta merta lolos. Tim kami melakukan survei sekiranya sesuai kriteria ya lolos kalau tidak ya tidak bisa dipaksakan,” imbuh dia.

Penyerahan bantuan pun juga tidak sembarangan. Misal pun ada usulan dari siapa pun dan itu lolos, pada proses penyerahan tetap dilakukan oleh pemeritah sesuai jalur yang ditentukan.

“Jangan sampai dong ada tumpang menumpang demi memikat simpati masyarakat atau mereka justru dirugikan. Intinya yang kami tekankan pada masyarakat pengetahuan harus luas jangan sampai ada salah paham bantuan pemerintah justru dianggap yang bukan-bukan,” tambah dia.

Di Gunungkidul sendiri terdapat 66.827 keluarga yang mendapatkan bantuan program PKH. Seiring meningkatnya kesejahteraan, tentu status yang berubah dapat mengubah pula data masyarakat yang mendapatkan bantuan. Namun demikan, terkait dengan hal ini, dari pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan.

Senada Wijang, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto. Menurut Bambang, pihaknya juga terus berupaya melakukan sosialisasi agar nantinya di tahun politik ini tidak terjadi polemik dan salah kaprah masyarakat dalam menyikapi bantuan. Meski sejumlah bantuan di tahun 2018 telah mayoritas terselesaikan, namun demikian perlu adanya pemahaman lebih bagi masyarakat.

“Ya harus lebih bisa membedakan mana bantuan dari pemerintah untuk menyejahterakan atau meringankan beban. Ini sangat penting, agar kedepan tidak ada beda presepsi dan apalah istilahnya tumpang menumpang,” ucap dia.

Adapun bantuan berupa bibit atau alat pertanian yang menunjang teknis telah diserahterimakan pada para petani maupun kelompok tani di Gunungkidul. Untuk ke depan di tahun 2019 mendatang, strategi agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang menumpang tentu telah dipikirkan pula.

“Kalau biar tidak ada persepsi lain, besok kalau ada penyerahan bantuan alangkah baiknya dari Bupati saja yang memberikan, biar tidak disalah gunakan oleh mereka yang mencari simpatisan atau hal lain,” tutup dia.