Proses Penerbitan SK Bupati Bertele-tele, Ribuan GTT dan PTT Ancam Gelar Aksi

Wonosari,(pidjar.com)–Meski beberapa waktu silam telah ada pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid mengenai wacana pemerintah daerah akan menaikkan gaji guru tidak tetap (GTT) hingga 7 kali lipat, namun tak lantas membuat kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) di Gunungkidul tenang. Ribuan guru tersebut masih resah lantaran hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati yang sebelumnya dijanjikan tak kunjung terbit. Para guru sendiri menuntut agar SK tersebut bisa segera diterbitkan dlam waktu dekat. Jika tidak, mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi demonstrasi.

Ketua Komite Honorer Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan pihaknya akhir-akhir ini kembali mendapat desakan dari teman seperjuangannya untuk melakukan aksi-aksi penuntutan hak kaum PTT dan GTT. Karena hingga kini, belum ada kejelasan terkait nasib mereka. Sebelumnya, para guru sebenarnya telah dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai kabupaten melalui SK Pengangkatan Bupati.

“Sudah ada desakan dari bawah. Jika tidak ada jawaban yang memuaskan takutnya teman-teman nekat turun ke jalan dan melakukan mogok kerja,” ucap Aris Wijayanto, Sabtu (15/09/2018).

Hal lain yang membuat resah kalangan GTT adalah mengenai pemerintah yang tidak dapat mengcover GTT dan PTT secara keseluruhan. GTT yang akan mendapatkan SK Bupati hanya yang lolos dari penyaringan dan pendataan ulang dari pemerintah.

Aris berharap pemerintah memiliki upaya lain dalam penuntasan masalah yang dianggapnya sangat krusial ini. Sehingga nantinya, para GTT dan PTT yang telah bertahun-tahun mengabdi bisa diakui secara legal, dan juga memiliki kesejahteraan yang layak. Sebuah hak dasar yang selama ini tidak pernah mereka miliki.

“Mereka kan selama ini juga bekerja keras untuk mencetak generasi yang berkualitas. Tentu harus ada kebijakan lain bagi mereka yang nantinya tidak tercover SK,” imbuh dia.

Dijelaskan Aris, permasalahan kesejahteraan GTT dan PTT merupakan permasalahan yang sangatlah krusial. Sehingga harus segera diselesaikan, lantaran hal ini juga menyangkut mutu pendidikan Gunungkidul. Ia meminta nantinya ada perwakilan dari GTT maupun PTT yang ikut diajak untuk melakukan pembahasan proses penerbitan SK Bupati.

Pihaknya juga menginginkan jika pemerintah daerah untuk sementara ini tidak menerima tenaga honorer baru. Akan lebih baik jika pemerintah bisa lebih fokus dulu dalam menangani permasalahan yang belum terselesaikan ini. Aris khawatir jika penambahan tenaga honorer ini akan menambah permasalahan sehingga membuat nasib mereka semakin terbengkelai.

“Pada intinya kalau wacana tersebut benar terelalisasi itu merupakan awalan yang baik bagi kami. Namun demikian tentu ada permasalahan lain yang akan kami hadapi jika perekrutmen CPNS itu dilakukan jalur umum kami seolah terancam,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rasyid menjelaskan pihaknya telah merencanakan kenaikan gaji para GTT. Sementara ini pemerintah akan melakukan pendataan dan penyaringan terhadap data yang ada. Anggaran untuk kenaikan gaji ini akan dibebankan pada APBD Gunungkidul, kurang lebih menghabiskan dana sebesar 6 milyar.

“Jika tidak ada kendala, Insya Allah akan terlaksana tahun 2019 mendatang,” ucap dia.

Sebagai informasi, di Gunungkidul sendiri terdapat 2000 GTT dan PTT yang selama ini berjuang mati-matian dalam mendapatkan hak mereka. Selama ini ribuan kaum honorer itu hanya digaji sebesar 200.000, rencananya jika ada kenaikan tersebut mereka yang tercover SK Bupati akan mendapat gaji sebesar 1.250.000.