fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Tunggu Pendataan Rampung, 88 Padukuhan Bisa Segera Cairkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 10 Juta

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)–Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul saat ini masih terus melakukan pendataan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang akan diterimakan kepada puluhan padukuhan di Gunungkidul melalui pemerintah desa. Ditargetkan akhir tahun 2018 ini, pendataan segera terselesaikan sehingga nantinya bantuan bisa segera dicairkan untuk dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakatnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko mengatakan, sejauh ini dari pemerintah daerah masih melakukan pendataan terkait dengan BKK ini. Beberapa anggota tim baik dari dinas dan termasuk petugas Bappeda lainnya masih terus melakukan verifikasi untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin nantinya bantuan bisa tepat sasaran dan mengena di masyarakat.

Berita Lainnya  Puluhan Warga Semanu Ditetapkan Suspect Anthraks

“Masih dalam tahapan pendataan. Dana yang akan digelontorkan juga belum turun,” papar Sudjoko, Jumat (23/11/2018).

Adapun target dari pemerintah paling tidak di akhir tahun 2018 ini, bantuan yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana maupun hal lainnya ini dapat segera dicairkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun tahun 2018 ini, terdapat 88 padukuhan yang nantinya akan mendapat bantuan keuangan khusus dari pemerintah. Program ini merupakan program yang diusulkan dari pihak dusun untuk keperluan sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis dari pemerintah daerah. Nantinya, setiap padukuhan akan mendapatkan alokasi bantuan keuangan senilai Rp 10 juta per padukuhan.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Purwanto mengatakan berkaitan dengan program ini, pihaknya mendapatkan sejumlah laporan adanya intervensi dari pihak pemerintahan desa. Dari desa seolah mengarahkan masyarakat mempergunakan dana bantuan tersebut untuk melaksanakan program yang sesuai dengan keinginan pemerintah desa.

Berita Lainnya  Aksi Klithih di Jalan Sambipitu-Nglipar, Empat Pelajar Dicegat dan Dipukuli Gerombolan Pemuda Tak Dikenal

Ia menyebut bahwa dalam prakteknya, perlu ada keleluasaan dalam penggunaan dana ini. Sehingga segala keperluan dari padukuhan atau masyarakat khususnya dalam pembangunan atau pemberdayaan dapat tercover sebagian oleh bantuan. Harapannya, hasil pembangunan ini nantinya bisa dikembangkan kembali oleh masyarakat setempat.

“Ini kan kami anggarkan karena adanya aspirasi dari masyarakat. Keleluasaan itu sangat diperlukan, jangan seolah ada yang menginventarisir penggunaan dana ini,” kata Purwanto.

Bedasarkan kesepakatan, besaran dana yang nantinya akan diperoleh di masing-masing dusun yang masuk dalam daftar dari tim verifikasi akan mendapatkan sekitar Rp 10.000.000. Ia berharap dengan adanya bantuan ini, dapat bermanfaat dan paling tidak sedikit membantu kebutuhan dari masyarakat.

Terpisah, Kepala Desa Kepek yang Ketua Paguyuban Semar Gunungkidul, Bambang Setiawan menambahkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan desa-desa yang masing-masing dusunnya mendapat bantuan ini. Bukan untuk hal-hal lain, namun mengarahkan agar dalam penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah. Sehingga dalam prakteknya nanti tidak ada kesalahpahaman, atau penyimpangan dan bertentangan dengan aturan yang ada.

Berita Lainnya  Pembebasan Lahan Tahun Ini, Kantor Samsat Segera Miliki Gedung Anyar

“Kebetulan di desa kami (Kepek) tidak mendapat bantuan ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua dusun yang mendapatkan bantuan,” kata dia.

Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler