Banyak Keluhan, Penerapan Sistem Zonasi PPDB Jadi Bahan Evaluasi Dinas

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran ada sejumlah permasalahan yang dihadapi baik oleh pelajar maupun orang tua. Dengan penerapan sistem zonasi yang baru diselenggarakan 2 tahun terakhir, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul melakukan pencatatan pada penerapan sistem yang tergolong baru ini untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid mengungkapkan pengamatan yang dilakukan oleh tim dan pelaporan dari masing-masing sekolah, terdapat beberapa catatan yang patut menjadi bahan evaluasi. Ia menyebutkan, untuk awalan ini, masih banyak orang tua yang merasa kebingungan dengan sistem online dan zonasi yang saat ini diberlakukan. Dari hal ini, ada catatan khusus yang akan dilakukan oleh Disdikpora di tahun ajaran baru mendatang di mana sosialisasi akan lebih digetolkan kepada masyarakat.

“Ada dua hal yang menjadi bahan evaluasi kami,” kata Bahron Rosyid, Senin (08/07/2019).

Selain itu, pihaknya juga menyeoroti mengenai persebaran sekolah yang berdampak pada banyaknya bangku di Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang kosong. Banyak sekolah di kawasan pinggiran yang jumlah siswanya justru berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, SMP 3 dan SMP 4 Ponjong, SMP 2 dan SMP 3 Tepus, SMP Ngawen, SMP 3, 4, dan SMP 5 Panggang.

Kondisi ini menurut Bahron akan berdampak pada penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya penyelenggaraan belajar mengajar di masing-masing sekolah. Sekolah yang jumlah siswanya sedikit tentu untuk penerimaan bantuan ini juga kecil. Mengingat hitungan jumlah bantuan ini memang disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada.

“Dampak ke masing-masing sekolah adalah penerimaan dana BOS yang berkurang. Tahun ini ada sedikitnya 45 miliar dana yang BOS yang akan disebar, masing-masing sekolah pun besarannya beda,” paparnya.

Beragam catatan ini nantinya akan menjadi evaluasi untuk dibahas bersama dengan instansi berwenang lainnya untuk menentukan kebijakan atau hal-hal lainnya. Sehingga dalam penerimaan peserta baru dapat berjalan dengan baik. Tujuan pemerataan kualitas pendidikan dan mendekatkan pelajar dengan sekolah dapat terwujud.

Sebagaimana diketahui, untuk SMP sendiri pada tahun ajaran 2019/2020 ini ada ribuan kuota kursi yang tidak terpenuhi. Mayoritas-mayoritas sekolah yang mengalami kekurangan siswa itu berada di kawasan pinggiran. Hal serupa juga dialami di beberapa sekolah dasar di Gunungkidul, terdapat kuota SD yang tidak terpenuhi. Saat ini tim dari Dinas Pendidikan sendiri masih melakukan pendataan terkait hal tersebut.