Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Wonosari, (pidjar.com)–Salah satu persoalan sosial di Gunungkidul yang masih belum juga terselesaikan adalah kemiskinan. Dengan UMK yang bahkan terendah di DIY serta kurangnya lapangan pekerjaan, cukup sulit memang mengentaskan permasalahan ini. Salah satu parameter kemiskinan adalah kelayakan tempat tinggal. Saat ini, puluhan ribu masyarakat kelas menengah ke bawah di Gunungkidul masih tinggal di rumah yang berkategori tak layak huni. Lebih dari 20.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul.

Untuk mengentaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten sudah memiliki program bantuan stimulah perbaikan RTLH. Namun dalam pelaksanaannya memang harus dilakukan secara bertahap lantaran menyesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan yang dimiliki daerah. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, secara keseluruhan rumah tangga yang memiliki hunian layak huni dalam tiga tahun terakhir tercatat fluktuatif. Misalnya saja pada tahun 2018 tercatat sudah 99,25% rumah tanggga yang memiliki hunian layak huni, pada tahun 2019 turun menjadi 75,25%, dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 83,73%.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto, menyampaikan jika berdasarkan data dari Sikab Gumbregah, jumlah RTLH di Gunungkidul mencapai 21.758 unit yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Handayani. Ia meminta kepada tiap Pemerintah Kalurahan untuk membuat program yang sejalan melalui gerakan Gunungkidul Satukan Data Sasaran Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Informasi (Gunungkidul Sadar Pondasi). Dengan gerakan tersebut, diharapkan sasaran program pembangunan semakin jelas dan luas serta program yang dijalankan lebih efektif dan efisien serta langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Jumlah rumah tidak layak huni di Gunungkidul memang cukup banyak, sehingga dalam program perbaikannya, pemerintah akan melakukan secara bertahap,” ungkap Heri, Senin (04/10/2021).

Pemetaan data yang rinci akan lebih memudahkan pengusulan dan penyaluran program dari tingkat Pemerintah Kalurahan hingga Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Kalurahan menjadi sangat penting dalam membuat peta data yang cepat dan terukur untuk keberlangsungan program.

“Data akan lebih valid jika mempunyai peta data yang rinci. Banyak potensi yang bisa dilakukan kalau mempunyai peta data,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan tahun 2021, pemerintah Daerah Gunungkidul akan memberikan stimulan bedah rumah kepada 626 Kepala Keluarga. Selain adanya bedah rumah, pemerintah juga memberikan bantuan penyediaan penampungan air hujan untuk 294 Kepala Keluarga.

Selain adanya bedah rumah, perhatian pemerintah juga tertuju pada pentingnya jaringan sanitasi yang ada di tiap rumah tangga. Merujuk pada data BPS, secara keseluruhan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tiap tahunnya selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 presentasenya mencapai 79,12%, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 93,34%, dan tahun 2020 kembali naik mencapai 95,80%. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan jamban sehat bagi KK miskin sebanyak 818 KK, dan penyediaan septic tank bagi KK miskin sebanyak 167 KK.

“Sekali lagi, kita harus mempunyai data yang valid dan terukur agar perbaikan RTLH lebih cepat dan tepat sasaran,” tandas Heri.