Pemerintahan
Raup Pendapatan Pajak 188 Miliar, KPP Pratama Wonosari Tak Capai Target






Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pada tahun 2019 lalu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari tidak mencapai target dalam meraup pajak dari masyarakat. Bahkan dari target yang ada, KPP Pratama hanya mampu meraih 88,11% pajak yang dipungut dari 60 ribu Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Wonosari, Rahmad Abidin memaparkan, pada tahun 2019 lalu, KPP Pratama Wonosari ditargetkan untuk bisa meraup pendapatan pajak sebesar Rp. 212,3 miliar. Namun hingga hari terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 silam, KPP Pratama Wonosari hanya mampu meraih pembayaran pajak senilai Rp. 186,8 Miliar.
“Bulan ini masih menjadi bahan evaluasi KPP Pratama mengenai apa yang menjadi penyebab target pajak kita masih kurang,” beber Rahmad saat ditemui pidjar-com-525357.hostingersite.com, Jumat (10/01/2020).
Menurutnya, ketidakmampuan dalam meraup target sendiri terjadi hampir merata di Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Satu-satunya KPP yang memenuhi target hanyalah KPP Pratama Wates dengan total pendapatan 147% di atas target. Sementara untuk KPP Pratama Wonosari sendiri menempati urutan kedua.
“Permasalahan rerata KPP sama ya, kepatuhan formal wajib pajak (WP) yang menyampaikan SPT tahunan dari taget Dirjen Pajak 100% di Gubungkidul tahun 2019 ada 101% yang melaporkan SPT tahunan,” jelas Rahmad.







Pihaknya sendiri belum dapat mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab pembayaran pajak di Gunungkidul tidak terpenuhi. Padahal pada sisi lain, pelaporan SPT tahunan masing-masing Wajib Pajak di Gunungkidul sangat tertib.
“Kami juga sudah membuka layanan untuk billing yang nantinya para WP dapat mengirimkan SMS ke nomor yang sudah ditentukan untuk mempunyai akses informasi billing,” kata Rahmad.
Ia menambahkan, target pembayaran pajak untuk tahun 2020 ini masih belum dirilis. Diperkirakan, baru pada Februari mendatang target pendapatan pajak di masing-masing kabupaten akan ditetapkan.
“Januari masih masa evaluasi, apa kendala, apa langkah-langkah ke depannya. Selama 2019 kemarin, kita sudah berupaya menyosialisasikan perpajakan kepada para WP, kemungkinan tahun ini kami juga akan mengadakan kegiatan serupa,” pungkas dia.