fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Rencana Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran, Pemkab Gunungkidul Tunggu Instruksi Resmi

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Pusat berencana akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan lamanya pasca merebaknya virus Corona. Rencananya, ada 10 daerah yang akan dibebaskan pemungutan pajak oleh pemerintah di mana salah satu daerah tersebut yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan, Gunungkidul pun juga akan menerapkan kebijakan fiskal serupa.

Pembebasan pajak yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut dilakukan untuk membantu hotel dan restoran yang mengalami kerugian di tengah merosotnya jumlah wisatawan akibat penyebaran Virus Corona secara masif. Nantinya, dari pemerintah juga akan memberikan dana penggantian (kompensasi) ke daerah daerah yang dimaksud. Anggaran 3,3 triliun pun disebut-sebut telah disediakan untuk kebijakan yang akan diberlakukan mulai April 2020 mendatang.

Pertimbangan pemerintah dalam penerapan ini yakni untuk mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat dampaknya yang sangat luar biasa, kunjungan wisata pun mulai mengalami penurunan jumlah kunjungan yang sangat signifikan. Tak hanya obyek wisata, pusat perbelanjaan dan penginapan pun mengalami kelesuan pula.

Berita Lainnya  Minat Petani Rendah Karena Kalah Saingan Dengan Barang Impor, Produksi Kedelai Gunungkidul Jauh Dari Target

Kepala Bidang Pendataan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Nur Sulistiyowati memaparkan, ada 36 kabupaten atau kota di 10 provinsi yang akan menetapkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran ini. Di DIY sendiri, 4 kabupaten satu kota pun juga akan menerapkannya jika peraturan pemerintah telah turun dan petunjuk teknis telah mulai diberikan.

“Gunungkidul akan menerapkan nantinya. Itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan bagi wisatawan dan sekaligus melindungi para pelaku wisata,” papar Nur, Kamis (12/02/2020) siang.

Nantinya setelah peraturan pemerintah turun, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan bupati dan sosialisasi ke masing-masing pelaku usaha. Dari pemilik usaha nantinya tetap akan melakukan pendataan penghasilan yang didapat, namun tidak membayarkan pajak setiap bulannya.

“Nanti dari pemerintah pusat memberikan kompensasi loss sesuai dengan data yang masuk. Pendapatan pajak setiap bulannya berapa akan diberikan kompensasi,” tambah dia.

Adapun pada tahun 2020 ini, target pendapatan pajak dari sektor restoran mencapai 6,6 miliar rupiah sementara untuk hotel sekitar 800 juta rupiah,” imbuhnya.

Berita Lainnya  Ratusan Hektar Lahan Tak Subur di Gunungkidul Beralih Fungsi, Dinas Pertanian : Soal Ketahanan Pangan Kita Selalu Surplus

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian BKAD Gunungkidul, Supriyatin menambahkan, sejauh ini, pemkab masih tetap melakukan pemungutan pajak ke restoran, rumah makan dan sejumlah penginapan atau hotel di Gunungkidul. Pemerintah bahkan telah memasang dan mengoperasikan taping box dalam rangka peningkatan pendapatan pajak.

“Tapi sementara ini, kami upayakan untuk tetap melakukan penagihan pembayaran pajak sembari menunggu adanya peraturan pemerintah mengenai penghapusan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan,” tambahnya.

Imbas isu corona di Gunungkidul memang cukup dirasakan oleh para pelaku usaha. Henry penjaga Pos Timang beberapa waktu lalu mengatakan jika penurunan kunjungan wisatawan mencapai 60 sampai dengan 70 persen. Dampaknya, kegiatan perekonomian masyarakat sekitar muali dari penyedia makanan dan jasa lain pun sedikit tesendat.

“Sekarang sepi,” keluh Hendri.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler