fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Respon Kemensos Lambat, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Masih Gunakan Data Lama

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Sebagaimana seperti yang terjadi pada program-program sebelumnya, pendataan menjadi salah satu bahasan sekaligus keluhan utama dalam tahap awal pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digagas pemerintah pusat. Adanya kesalahan pada data mengakibatkan tidak tepat sasarannya bantuan tersebut. Saat ini, terkait masalah ini, Pemkab Gunungkidul mengeluhkan lambatnya repons dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial dalam mengupdate data penerima bantuan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh pemerintah-pemerintah desa.

Kabid Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul, Subarno mengatakan, untuk BPNT ini, pemerintah masih menggunakan data lawas yang nantinya dimasukan dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Di Gunungkidul sendiri, tercatat sedikitnya 88.267 KPM yang diproyeksikan menerima bantuan. Jumlah ini persis dengan penerima manfaat pada program Beras Sejahtera (Rastra) yang diberlakukan sebelumnya.

"Untuk data yang digunakan Kemensos, memakai data lama yang notabene tentunya sudah berubah. Penyaluran BPNT ini telah dilakukan sejak 25 April 2018 silam," kata Subarno, Rabu (02/05/2018) siang.

Sebenarnya untuk Pemkab Gunungkidul telah memerintahkan kepada seluruh pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa guna mengupdate data yang sekiranya berubah disesuaikan dengan perkembangan terkini. Selepas diajukan oleh pemerintah desa, data tersebut sudah diajukan ke Kemenasos namun hingga kini masih belum juga direspons.

"Kita harapkan bisa cepat direspon sehingga data segera dirubah supaya bantuan ini tepat sasaran," lanjutnya.

Berkaitan dengan masalah ini, pihak Dinsos Gunungkidul dalam waktu dekat ini akan segera mengagendakan kunjungan ke Jakarta guna melaporkan adanya ketidaksesuaian data yang terjadi pada program BPNT. Diharapkan dengan melapor secara langsung semacam ini, keluhan bisa segera ditindaklanjuti sehingga data penerima bantuan bisa cepat diupdate.

"Kita ingin penerima bantuan memang benar-benar yang layak mendapatkan (bantuan)," urai Subarno.

Kepada pemerintah desa, pihaknya mengaku sudah melayangkan surat untuk menyikapi permasalahan belum updatenya data. Desa diminta memilah byname penerima sasaran program BPNT yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Misalnya, penerima sudah pindah domisili, atau hal lain,” ucapnya.

Berkaitan dengan tahap awal realisasi program BPNT ini menurutnya berjalan lancar meski ada beberapa kendala yang menghambat proses distribusi. Salah satu yang cukup menghambat adalah tidak berfungsi kartu ketika digesekkan ke mesin Electronic Data Capture (EDC). Macetnya sistem ini disebutkan Subarno karena transaksi yang overload.

"Tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tapi juga di seluruh Indonesia," beber dia.

Sementara itu, Kades Ngeposari, Kecamatan Semanu, Ciptadi mengatakan, persoalan ketidaksesuaian data penerima BNTP berdampak terhadap penerimaan KKS. Warga Ngeposari penerima BPNT berjumlah lebih dari 1000 orang, namun nyatanya data yang terlanjur turun tidak sinkron.

“Harapan kami usulan perubahan data segera direspon sehingga pada penyaluran BNTP selanjutnya sudah tepat sasaran,” kata Ciptadi.

Mengenai tidak berfungsinya KKS ketika digesek dalam mesin EDC, sekarang sudah tidak ada kendala. Sebelumnya diakui muncul laporan dari warga pernah mengalami kejadian tidak mengenakkan tersebut

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler