Rotasi Mutasi Besar-besaran, Dua Dinas “Basah” Jadi Prioritas

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam waktu dekat ini akan melakukan rotasi sejumlah pejabat struktural. Sebanyak 199 posisi pejabat struktural dipastikan akan dilakukan rotasi dan mutasi. Termasuk dalam rotasi ini adalah adanya belasan pejabat eselon II atau Kepala Dinas yang akan dilakukan pergantian. Diharapkan, dengan adanya rotasi ini, selain penyegaran juga agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja sesuai dengan ritme Bupati anyar Gunungkidul.

Dua dinas yang cukup “basah” yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) tak luput dari rotasi dan mutasi ini. Sejumlah pos penting dan bahkan hingga pejabat Kepala Dinas akan dilakukan pergantian.

Kepada pidjar-com-525357.hostingersite.com, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menerangkan, saat ini pihaknya sudah melakukan penyusunan panitia seleksi pejabat struktural. Kendati begitu, Sunaryanta belum bisa memastikan kapan proses seleksi ini akan dimulai.

“Kami harap pegawai di tiap OPD di Gunungkidul agar mengikuti proses seleksi,” kata Sunaryanta, Jumat (21/05/2021).

Sunaryanta kembali menegaskan, dalam fase ini, jangan sampai ada aksi minta-minta hingga jual beli jabatan. Jika nantinya ia mendapati aksi jual beli jabatan, ia memastikan akan melakukan pencopotan semua oknum yang terlibat.

“Lapor ke saya kalau ada oknum yang jual beli jabatan, akan langsung saya copot kalau terbukti,” jelasnya.

Kendati demikian, Sunaryanta mengatakan pelaksanaan rotasi mutasi ini tak bisa 100% sempurna. Namun demikian ia memastikan seluruh prosesnya akan dilakukan secara profesional.

“Tim yang sudah dibentuk dipastikan bekerja maksimal, prosesnya juga akan transparan. Kami imbau masyarakat bisa memantau prosesnya,” papar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih meminta proses rotasi mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan aturan yang serupa. Ia wanti-wanti apa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur bisa menjadi pembelajaran.

“Isu ini sensitif, kami akan melakukan pantauan dan mengawasi prosesnya,” tandas Endah.