Sekolah Diimbau Tak Menahan Ijazah Siswa

Wonosari,(pidjar.com)– Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kabupaten Gunungkidul menghimbau lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), agar tidak mempersulit siswa dalam mendapatkan ijazah dan tidak melakukan praktik penahanan ijazah.

Kepala Balai Dikmen Gunungkidul, Agus Muchdiharto mengatakan pada momentum kelulusan siswa kelas XII kemarin, Balai Dikmen menghimbau masing-masing sekolah agar tidak melakukan praktik semacam itu. Pelayanan yang optimal harus diberikan terhadap para peserta didik.

Kendati demikian memang Balai Dikmen kesulitan untuk mengintervensi kasus penahanan ijazah khususnya di sekolah swasta. Sebab di sekolah swasta memiliki kebijakan tersendiri tergantung dengan kebijakan yayasan pembinanya.

“Tentu kami tidak bisa mengintervensi hal semacam ini di sekolah swasta, karena ada kebijakan dari pihak yayasan. Kendati demikian, kami (Balai Dikmen) selalu mengingatkan agar masing-masing sekolah menaati himbauan pemerintah terkait dengan penahanan ijazah,” terang Agus Muchdihartono.

Ia mengungkapkan, selama ini sekolah swasta mampu berdiri dari uang peserta didik sebab Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan dari pemerintah belum mengcover sepenuhnya kebutuhan sekolah dan operasional lainnya. Terkait dengan penahanan ijazah, Balai Dikmen menyarankan agar ada opsi lain yang dikomunikasikan oleh pihak sekolah dan wali murid.

Disinggung mengenai kelulusan SMK dan SMA pada tahun ini dinyatakan 100 persen siswa di Kabupaten Gunungkidul dinyatakan lulus. Balai Dikmen bersama dengan pengawas SMA dan SMK melakukan pengecekan ke sejumlah sekolah. Dalam pengecekan ini, tidak ada permasalahan karena pengumuman melalui web masing masing sekolah.

“100 persen siswa lulus. Kami juga lakukan rekap terkait data kelulusan ini,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengatakan ijazah merupakan hak yang sedianya diberikan kepada peserta didik. Ia berharap tidak ada kejadian penahanan ijazah di sekolah-sekolah, ada jalan keluar lain yang seharusnya bisa diterapkan oleh pihak sekolah.

“Kami berharap tidak ada lagi penahanan ijazah. Semua bisa disikapi dengan bijak sebab ijazah merupakan hak yang harus diberikan,” kata Ari Siswanto.