Selingkuhi Warganya, Oknum Dukuh Dituntut Mundur

Ponjong,(pidjsr.com)– Dukuh Kerjo 2, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Sarju Riyanto, dituntut mundur oleh ratusan warganya. Ia diduga telah mengganggu keharmonisan rumah tangga warganya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Salah seorang perwakilan warga, Gunadi, mengatakan tuntutan agar dukuh kerjo 2 mundur atas dasar kesepakatan rembug warga setempat. Dikatakannya, salah satu alasannya ialah karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala padukuhan. Selain itu, perilaku dukuh yang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain juga menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Salam rembug warga ada 153 orang perwakilan dari masing-masing keluarga yang menuntut agar dukuh kerjo 2 mundur dari jabatannya,” ucap Gunadi, Kamis (09/11/2023).

Ketua RT 05 Padukuhan Kerjo 2, Heru Susilo, membenarkan adanya dugaan perselingkuhan antara dukuh kerjo 2 dan salah seorang warganya. Dikatakannya, kejadian perselingkuhan tersebut diketahui pada tanggal 02 November 2023 malam lalu. Setelah dilakukan konfirmasi ke kedua belah pihak, dikatakannya mereka mengakui hal tersebut.

“Perbuatan itu sudah berjalan empat tahun dan baru meledak tanggal 2 malam lalu,” ungkapnya.

Atas permasalahan tersebut disebutnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, seorang kepala padukuhan seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap warganya. Sehingga warga kompak menuntut dukuh kerjo 2 agar mundur dari jabatannya.

“Pokoknya kita tuntut agar mundur,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Genjahan, Agung Nugroho, menjelaskan akan segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Dalam beberapa waktu kedepan pihaknya akan membentuk tim investigasi guna melakukan klarifikasi dan mencermati apakah terdapat aturan yang dilanggar atau tidak oleh yang bersangkutan.

“Baru mendapatkan informasi kalau hari ini warga mau mengadakan konsultasi penyelesaian masalah di tingkat kalurahan, masalahnya itu diduga ada perselingkuhan antara dukuh dan warga,” ujarnya.

“Kita segera bentuk tim investigasi untuk mencermati permasalahan ini, setelah itu baru diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak,” pungkasnya.