Siapkan Skema Tambahan Anggaran Puluhan Miliar Untuk Bantuan, Wakil Ketua DPRD: Rakyat Gunungkidul Tak Boleh Lapar!

Wonosari,(pidjar.com)–Dampak pandemi covid19 yang terjadi saat ini sangat memukul berbagai sektor. Sejumlah sektor usaha pincang dan bahkan lumpuh akibat merebaknya wabah secara global ini. Dalam situasi yang diperkirakan akan semakin menyulitkan warga masyarakat ini, tentunya diperlukan kebijakan drastis dalam rangka mengalokasikan bantuan.

DPRD Gunungkidul mewacanakan untuk pengalihan sejumlah anggaran dalam APBD Gunungkidul 2020 untuk penanganan kebijakan tanggap darurat di Gunungkidul. Skema ini merupakan skema lanjutan dari pengalokasian anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Ditargetkan, anggaran puluhan miliar bisa dialihkan untuk penanggulangan corona.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Wiwik Widiastuti menuturkan, adanya wacana penambahan anggaran untuk penanganan darurat covid19 di Gunungkidul ini dirasa sudah sangat mendesak. Saat ini, di masyarakat, kondisi sudah semakin sulit. Sementara, perkembangan kondisi juga masih belum menentu, termasuk kapan pandemi ini akan berakhir.

“Tidak ada yang tahu, kapan kondisi akan kembali normal dan masyarakat bisa beraktifitas atau mencari nafkah seperti biasa,” papar Wiwik, Minggu (19/04/2020).

Beberapa waktu lalu, pihaknya menggelar Rapat Paripurna berkaitan dengan pengawasan DPRD Gunungkidul terhadap pelaksanaan APBD Gunungkidul 2020 pada triwulan pertama. Berdasarkan hasil penelusuran dari DPRD Gunungkidul, pada triwulan pertama ini cukup banyak anggaran yang tidak jadi dipergunakan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lantaran terjadinya pandemi corona. Menurutnya, anggaran ini nantinya bisa dialihkan kepada anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang erat kaitannya dengan kebijakan tanggap darurat corona.

“Nantinya skema penggunaannya akan kita usulkan menjadi bantuan langsung kepada masyarakat,” ucap dia.

Ia menegaskan, realokasi anggaran ini sangat memungkinkan dan penting bagi masyarakat. Diperkirakan kondisi seperti ini akan masih berlangsung selama beberapa waktu ke depan sehingga anggaran awal yang telah dialokasikan pemerintah tidaklah cukup. Dengan pertimbangan tersebut, adanya penambahan anggaran menjadi sangat mendesak dan harus dipersiapkan sejak sekarang. Manakala dibutuhkan, anggaran itu bisa langsung dieksekusi dan disalurkan kepada masyarakat.

“Rakyat Gunungkidul tidak boleh lapar, itu komitmen kami. Kita akan coba usulkan anggaran semaksimal mungkin untuk ini. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kurang, ini kaitannya dengan hajat hidup orang banyak,” urai anggota legislatif pemilik suara terbanyak PAN ini.

Senada dengan Wiwik, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno juga menandaskan hal yang sama. Pihaknya bersama dengan tim tengah menyisir penggunaan APBD 2020 Kabupaten Gunungkidul pada triwulan pertama ini. Mana saja anggaran yang tertunda, atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Untuk anggaran yang tidak penting ataupun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, akan diusulkan untuk direalokasikan untuk penambahan BTT tanggap darurat covid19.

“Kalau hasil penyisiran awal yang kita lakukan, minimal 20 miliar bisa kita tambahkan, ini minimal ya, semoga bisa lebih besar,” tandas Suharno.

Dipaparkan Suharno, saat ini telah terbit Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional. Dalam kebijakan tersebut, dilakukan rasionalisasi penganggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dilakukan pemotongan anggaran hingga 50% untuk sejumlah sektor. Adapun untuk anggaran yang dipangkas hingga separuh ini meliputi perjalanan dinas, pengadaan barang habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, sewa gedung dan yang lainnya.

Dilanjutkannya, dengan adanya aturan ini, maka selain belanja pegawai, ada penyesuaian dalam penganggaran APBD 2020 Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelusuran anggaran yang dilakukannya bersama sejumlah unsur pimpinan dewan, seperti untuk belanja barang dan jasa, dari anggaran sebesar 317 miliar, baru digunakan sebesar 95 miliar. Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar 50%, maka masih ada sisa anggaran sebesar 111 miliar. Pun demikian dengan Belanja Modal yang berkaitan dengan sejumlah pembangunan. Dari 400 miliar yang dianggarkan, seluruhnya bahkan belum sempat dipergunakan. Sehingga setelah dipotong 50%, masih ada sekitar 197 miliar rupiah anggaran dari sektor ini.

“Masih ada 300 miliar lebih yang beberapa pos bisa kita alihkan untuk anggaran BTT penanganan covid19,” lanjutnya.

Meski begitu, ia meminta kepada pemerintah agar pengalokasian anggaran BTT ini bisa dipikirkan secara matang. Bantuan langsung kepada masyarakat sebisa mungkin menjadi salah satu prioritas.

“Saya sepakat dengan Mbak Wiwik, rakyat Gunungkidul tidak boleh lapar. Ini bagus sekali dan harus menjadi semangat kita semua,” tutup dia.