Silang Pendapat Dewan dan Pemkab Terkait Kesejahteraan Petani, Dewan Bilang Belum, Dinas Bilang Sudah

Wonosari,(pidjar.com)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gunungkidul menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Gunungkidul belum maksimal dalam mendukung kesejahteraan petani. Selain ketersediaan pupuk, peran Petugas Penyuluh Lapangan dinilai kurang dalam memberikan bantuan serta bimbingan kepada para petani.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Sugito. Pihaknya melihat saat ini kesejahteraan petani masih sangat jauh dari harapan. Sedangkan, mayoritas masyarakat di Gunungkidul sendiri menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

“Petani kan penyangga kebutuhan makanan, harus dimaksimalkan kesejahteraannya. Kalau dibilang cukup ya belum, masih perlu ditingkatkan," kata dia, Sabtu (05/04/2018).

Secara spesifik, Pemkab diharapkan mampu mengevaluasi ketersediaan pupuk pada musim tanam. Menjadi lazim saat musim tanam, keberadaan pupuk menjadi sangat langka sehingga para petani mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam biaya produksi para petani.

Selain itu, Pemkab juga harus memperhatikan semua aspek pertanian, termasuk diantaranya adalah masyarakat yang ada saat ini juga masih banyak yang menjadi buruh tani. Skema penyejahteraan untuk para buruh tani sendiri saat ini disebutkan Sugito masih cukup terabaikan.

"Dapat dilihat pada musim tanam pupuk masih sering kekurangan, selain itu apakah petani semua sudah sawahnya sendiri atau masih buruh, ini juga perlu diperhatikan,” lanjut Gito.

Menurutnya saat ini penyuluhan atau edukasi terhadap para petani kurang. Hal itu dikarenakan banyak penyuluh pertanian yang memasuki masa pensiun.

"PPL seharusnya bisa lebih dekat dengan petani untuk menyampaikan informasi, program-program dari pemerintah. Agar sampai langsung kepada petani," katanya.

Gito mengatakan dalam hal ini pertanian menyangkut banyak lingkup mulai tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi dukungan pemerintah harus semaksimal mungkin, terkait pupuk yang dia rasa masih kurang harus menjadi perhatian, bagaimana caranya pemerintah bisa memenuhi kebutuhan ini.

Kritikan pedas dari Sugito sendiri langsung mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto. Pihaknya mengklaim bahwa selama ini dinas telah berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan petani. Selama ini program ini cukup berhasil lantaran berdasarkan yang ia lihat, saat ini cukup banyak petani yang sejahtera.

“Harus dilihat dulu yang dimaksud Dewan, kesejahteraan yang mana. Kalau dari segi bantuan peralatan tani, benih, pupuk saya rasa sudah semaksimal mungkin dibantu,” ujar Bambang.

Dia mengatakan untuk masalah pupuk masih kurang, hal itu disebabkan banyak petani yang menggunakan pupuk secara tidak efisien atau berlebihan. Edukasi terkait penggunaan pupuk, dan penyuluhan lainnya menurut Bambang juga sudah sering diberikan.

Bambang mengatakan untuk pemberian pupuk subsidi saat ini memang terbatas. Hal itu dikarenakan juga terbatasnya kuota atau anggaran dengan luasan lahan di Gunungkidul.

"Memang sulit untuk menutup seluruh kebutuhan petani. Saat ini banyak petani yang dapat membuat pupuk organik sendiri dan hasilnya juga sangat baik untuk tanaman, hal itu juga terus kami pantau dan kami dukung," pungkas dia.