Status Staf Dihapus Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa Melawan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dukungan terus mengalir kepada nasib para staf perangkat desa yang dilanda kebingungan terkait status mereka yang dihapus oleh peraturan baru dari pemerintah pusat. Yang terakhir, dukungan riil diberikan oleh Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul.

Koordinator Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul, Heri Yulianto menyatakan dukungannya kepada perjuangan para staf perangkat desa untuk memperjelas status mereka. Ia menerangkan, beberapa waktu lalu phaknya mulai melakukan gerakan-gerakan dengan bertemu sejumlah tokoh dalam melakukan pembahasan terkait keluhan para staf tersebut. Ia menyebut, dalam kajian yang dilakukan, ketugasan para staf desa sendiri masih ada dalam undang-undang.

Namun yang membingungkan, status mereka justru hilang atau dihapus dalam aturan baru yang belum lama diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada tanda tanya besar dari masing-masing staf perangkat desa, pasalnya status mereka sudah tidak jelas. Dengan status yang tidak jelas tersebut, nantinya akan sangat berdampak pada kesejahteraan para staf desa. Bahkan hak mereka yang nantinya bisa mengikuti rotasi atau promosi jabatan pun dapat gugur dengan sendirinya.

“Forum ini sebagai wadah untuk menindak lanjuti keluh kesah para staf terkait status mereka. Kalau anak bingung, kita sebagai bapak juga harus tanggung jawab memperjuangkan hak mereka,” kata Heri Yulianto.

Adapun beberapa waktu lalu, dari perwakilan kepala desa dan staf sebensrnya telah melakukan diskusi dengan Komisi A DPRD Gunungkidul dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul. Sejumlah keluhan sendiri telah disampaikan. Tidak ada tuntutan muluk-muluk mereka hanya ingin kejelasan status saja.

“Memperjuangkan ini tentu tidak mudah, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Kita tahu kerja staf bagaimana, ada status dan hak yang benar-benar harus diperjuangkan. Sekali lagi bukan mengenai besaran, finansialnya tapi statusnya,” tambahnya.

Heri menegaskan, para Kepala Desa siap pasang badan dalam memperjuangkan nasib para staf. Pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi dengan seluruh kepala desa hingga perangkat desa dari seluruh Gunungkidul

“Ini sebagai tanggung jawab kami merespon sekaligus meredam kebingungan para staf. Selagi masih diselesaikan rundingan kenapa tidak kami tempuh, namun tidak menutup kemungkinan to mereka melakukan aksi-aksi misalnya demo, orasi, mogok layaknya di kabupaten lain,” tambahnya.

Sementara itu, koordinator staf perangkat desa Gunungkidul, Jumari menyebut bahwa saat ini, seluruh perangkat desa mengalami kegelisahan berkaitan dengan status yang disandang. Status mereka dengan turunnya aturan baru dari pemerintah pusat seolah masih abu-abu. Dalam aturan baru tersebut, poin yang menyebutkan status mereka telah dihapus.

“Ya saya rasa kami memperjuanglan status ini ndak ada salahnya. Status yang kami garis bawahi, kalau statusnya jelas tidak menutup kemungkinan kesejahteraan mengikuti,” ujar dia

“Sebisa mungkin diperjuangkan agar status dan hak kami dikembalikan,” papar dia.

Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin menindaklanjuti keluhan para staf perangkat desa tersebut, komisi A bersama dengan DP3AKBPMD akan segera terbang ke jakarta untuk menyampaikan keluhan dan kegelisahan para staf perangkat desa ini. Pihaknya akan melakukan pembahasan mengenai kejelasan dari poin aturan anyar yang membuat resah kalangan staf perangkat desa.

“Jumat besok kami dan dinas akan ke Jakarta membahas mengenai keluhan ini, karena memang tidak hanya terjadi di kapupaten kita saja. Saya rasa ini memnag sangat krusial sekali, wajar to kalau mereka bingung dengan status mereka,”ungkapnya.