Sudah Setengah Tahun Stok Vaksin Polio di Gunungkidul Kosong

Wonosari,(pidjar.com)–Stok Vaksin polio atau invated poliovirus vaccine (IPV) telah mengalami kekosongan sejak September 2019 lalu. Dengan demikian, dokter maupun bidan hingga klinik harus melakukan pengadaan secara mandiri dengan pihak swasta. Namun demikian, konsekuensinya, untuk mendapatkan vaksin ini, masyarakat harus merogoh koceknya.

Vaksin polio sendiri bagi seorang bayi memang cukup vital. Vaksin diberikan untuk mencegah serangan penyakit polio yang menyerang tulang. Pemberian vaksin polio diberikan pada rentang usia dua, tiga, empat dan sembilan bulan.

“Vaksin Polio atau inactivated poliovirus vaccine (IPV) bantuan dari Pemerintah pusat secara gratis di Kabupaten Gunungkidul sudah habis. Untuk pengadaan stok, baru diperkirakan mulai bulan April 2020 mendatang,” ucap Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Gunungkidul, drg. Niken Widyawati, Jumat (14/02/2020).

Atas kekosongan stok vaksin dari pemerintah ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Kebijakan pengadaan sendiri sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Daerah hanya sekedar menerima pendistribusian dari pemerintah pusat.

“Kan kita pengadaan vaksinnya tidak sendiri, harus dari sana. Jadi kalau pusat pengadaannya lagi berhenti, otomatis kita ikut berhenti juga,” jelas Niken.

Menurutnya, salah satu kendala kosongnya vaksin polio karena adanya perubahan dalam pemesanan di e-Katalog. Sehingga kemudian, pemesanan vaksin harus diulang dan berdampak pada tersendatnya distribusi.

“Saat menunggu ini ternyata banyak masyarakat yang minta, sedangkan kita tidak bisa melakukan pengadaan sendiri, karena aturan harus jelas dan itu regulasi dari pusat,” ujarnya.

Sebagai alternatif, di DIY sendiri mengeluarkan kebijakan di mana pihak swasta seperti dokter, bidan, hingga klinik diperbolehkan untuk melakukan pengadaan secara mandiri. Namun demikian, harga dari vaksin ini cukup mahal lantaran ada pada kisaran Rp. 190.000,- per vaksinnya.

“Itupun harga di e-katalog ya, di lapangan bisa lebih mahal tergantung kebijakan dokter, bidan maupun klinik swasta,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Patuk 1, dr. Emilia Arum Pratiwi mengakui adanya kekosongan vaksin polio sejak September 2019. Sehingga dengan terpaksa, apabila ada masyarakat hendak memvaksin bayinya, pihaknya mengarahkan untuk melakukan vaksin mandiri yang bisa didapatkan dari pihak swasta.

“Harapan kami segera didistribusikan, banyak sekali masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” tandasnya.