Tahun Depan, Bayar PBB Bisa Langsung Lewat Bank

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan terobosan dalam menggenjot penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Pendesaan (P2). Salah satu yang tengah digodog adalah melibatkan sektor perbankan dalam proses pembayaran PBB P2 pada tahun 2019. Langkah itu diambil guna meningkatkan target serta menyelesaikan tagihan yang menunggak.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengungkapkan, rencananya program tersebut akan digulirkan pada tahun 2019 mendatang. Sehingga nantinya masyarakat juga lebih mudah dalam melakukan pembayaran.

“Ada beberapa bank yang sudah menandatangani kesepakatan terkait pembayaran PBB P2 tahun depan,” katanya, Kamis (25/10/2018).

Ia menambahkan, pembayaran PBB P2 melalui bank ini merupakan pilot project. Sebab jika nantinya ketika dievaluasi dan dinyatakan berhasil, maka kemudian akan dikembangkan sebagai metode pembayaran pajak lainnya.

“Pajak yang lain nantinya juga akan sama sistemnya. Tapi akan kami evaluasi terlebih dahulu,” kata dia.

Dipaparkan oleh Sapto, untuk tahun ini di Gunungkidul terdapat wajib pajak PBB P2 sebanyak 591.780 objek pajak.Untuk pemetaan wajib pajak terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosari, disusul Playen, Karangmojo, Ponjong, Semanu.

Ia menambahkan bahwa tunggakan pajak di Gunungkidul masih cukup tinggi. Sampai saat ini tunggakan pajak yang diakumulasi dari beberapa tahun sekitar Rp 4 miliar.

“Saya yakin tidak semua wajib pajak memiliki rekening bank yang selama ini bekerjasama dengan kita. Jika dengan bank lainnya akan memudahkan dalam pembayarannya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Gunungkidul, Supriyatin mengatakan, capaian dari PBB P2 sampai akhir September 2018 lalu sejumlah Rp 18,909 miliar sedangkan untuk denda terhitung Rp 19,329 miliar. Sementara untuk target penerimaan PBB P2tahun ini sebesar Rp 23,76 miliar.

“Secara hitungan jumlah desa capaian tahun ini menurun jika dibanding tahun lalu. Namun secara nominal meningkat. Capaian ukurannya desa yang sampai lunas memang menurun tahun kemarin mencapai 64 desa yang lunas,”katanya.

Supriyatin membeberkan, saat ini baru 50 desa yang dinyatakan lunas dalam pembayaran PBB P2. Sementara dipetakan dari kecamatan, baru ada dua kecamatan yaitu Gedangsari dan Purwosari yang telah menyelesaikan kewajibannya. Capaian itu menurutnya jauh lebih rendah dari tahun kemarin lantaran pada pada periode yang sama, sudah ada lima Kecamatan yang lunas.

“Untuk Girisubo masih kurang dua desa, kecamatan Rongkop dua desa, dan Panggang tiga desa,” terang dia.

Dijelaskannya, alasan masih banyaknya desa yang belum membayar karena wajib pajak berada di luar kota. Kondisi ini pun berdampak terhadap pelunasan pajak yang ditentukan pemerintah. Dia mengatakan, nantinya bagi warga yang telat membayar akan dikenakan denda yakni 2 persen setiap bulan, selama 2 tahun.

Sementara itu, pihaknya juga melihat masih ada beberapa desa yang masih sangat rendah untuk pelunasan PBB. Untuk desa-desa ini, akan ada penangananan khusus di mana dinas akan menerjunkan petugas ke lapangan.

“Untuk yang tingkat pelunasannya kurang dari 60%, kita berupaya jemput bola ke desa, dan terus melakukan sosialiasasi untuk mencapai target,” imbuhnya.

Ia berharap masyarakat membayar PBB untuk mendukung pembangunan Gunungkidul, karena pendapatan pajak ini masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah. PAD inilah yang nantinya digunakan untuk pembangunan.