Telah Terjadwal Hingga Pertengahan 2020 Mendatang, Anggota DPRD Gunungkidul Tiap Pekan Kunker

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul tengah membahas pengurangan kunjungan kerja (kunker) oleh anggota DPRD. Hal itu dilakukan guna mengurangi anggaran besar yang harus dikeluarkan oleh negara dalam membiayai kegiatan kunker tersebut. Nantinya, anggaran dari hasil penghematan ini akan dialokasikan untuk kegiatan pro rakyat. Selain dalam rangka penghematan anggaran, kebijakan pemangkasan anggaran kunker semacam ini adalah agar para anggota DPRD Gunungkidul dapat memiliki waktu lebih untuk berkantor di gedung rakyat. Sebuah hal yang saat ini tidak bisa dilakukan lantaran padatnya jadwal kunker yang ada.

Untuk diketahui, dalam sepekan ini, kalangan anggota DPRD Gunungkidul telah melakukan kunjungan kerja ke luar kota sebanyak dua kali. Rutinitas seperti ini sendiri nampaknya akan berjalan hingga pertengahan tahun 2020 mendatang. Dalam jadwal yang ada menurut Endah, hampir setiap pekan para anggota DPRD Gunungkidul melaksanakan program kunjungan kerja. Seperti misalnya pada Bulan November ini, jadwal kunker telah full. Bahkan, dalam satu pekan, ada jadwal anggota dewan melaksanakan kunker hingga 2 kali dalam sepekan.

“Banyak kunjungan kerja yang akan dilakukan anggota dewan hingga pertengahan tahun 2020. Karena saat ini memang kegiatan itu (kunker) sudah terjadwalkan jadi memang harus dilaksanakan,” terang Endah, Sabtu (12/10/2019).

Endah menjelaskan, pihaknya sendiri tidak bisa melakukan apapun terkait dengan kebijakan ini. Hal ini lantaran jadwal kerja sudah terjadwal secara resmi dan anggota dewan harus melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian, ia memberikan catatan bahwa jika ada yang tidak berangkat hal itu diperbolehkan secara aturan. Dalam setiap kunker, anggota DPRD Gunungkidul masing-masing mendapatkan uang saku lebih dari 3 juta. Sehingga dalam setiap kunker, hanya untung uang saku saja, bisa menyedot anggaran hingga ratusan juta. Anggaran ini belum dihitung dengan anggaran akomodasi maupun transportasi yang juga harus dikeluarkan.

“Kalau tidak berangkat boleh saja, asal uang sakunya tidak diminta,” kata dia.

Padatnya jadwal kunker yang menyedot anggaran ini disebutkan Endah menjadi salah satu bahan evaluasi pihaknya. Ke depan, kalangan pimpinan DPRD Gunungkidul akan membahas untuk pengurangan jumlah kunjungan kerja. Sehingga nantinya anggaran yang digunakan untuk kunker dapat dialihkan kepada kegiatan lain yang pro rakyat.

Nantinya, pengurangan kunker bisa berdampak pada efisiensi anggaran daerah yang diambil dari pengembalian biaya hotel, tiket pesawat dan konsumsi anggota dewan. Bahkan dengan dilakukannya efisiensi tersebut, ada anggaran miliaran rupiah yang dapat dialihkan.

“Anggaran bisa kita gunakan untuk kegiatan sosialisasi Perda. Karena selama ini perda-perda yang sudah ada belum pernah disosialisasikan langsung kepada masyarakat,” kata Ketua DPC PDIP Gunungkidul ini.

Selain itu, menurut Endah, jika kunker dikurangi, nanti akan banyak anggota dewan yang berada di kantor DPRD. Sebab menurutnya, banyak tugas yang dapat dilakukan oleh anggota ketika berada di kantor.

“Misal kunker Senin sampai Rabu, kemudian Kamis, Jumat ngantor banyak kok yang bisa dikerjakan di situ, kita bisa bahas program. Saya sengaja tidak ikut kunker minggu ini karena saya harus mengikuti audensi dengan paguyuban nelayan, dan bertemu dengan beberapa pihak,” ucap dia.

Endah sendiri berharap juga kepada anggota dewan untuk memaksimalkan fungsinya. Dengan demikian, tugas dan kewajiban bisa dilaksanakan dengan baik sehingga pengawasan terkait jalannya pemerintahan dan program-program pemerintah akan lebih maksimal.

“Misal ada proyek apa gitu yang bikin gejolak di masyarakat, jalan misal tidak sesuai, dewan harus berani berteriak,” tandasnya.

Sementara itu, Aktifis Jejaring Rakyat Mandiri, Rino Caroko mengapresiasi adanya rencana pengurangan kunker tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sangat bagus karena menjadi penghematan keuangan daerah. Menurutnya, adanya pemotongan jadwal kunker semacam ini adalah awal yang baik dalam jalannya pemerintahan.

“Sosialisasi seperti disebut mbak Endah itu perlu. Karena masyarakat juga harus tau dewan itu buat perda ini itu,” tandas Rino.

Selain pengurangan kunker, menurut Rino akan lebih baik jika DPRD mengundang ahli atau pakar sebagai narasumber. Jadi tidak harus dewan yang pergi namun mendatangkan akan jauh lebih hemat dan efisien.

“Didatangkan ahli saja kan sama, malah lebih hemat. Selain itu kalau dewan tidak keluar kota pengawasan di daerah ini lebih maksimal misa ada fenomena apa di masyarakat yang perlu tindak lanjut ya mereka harus ada,” pungkas dia.