Tolak Rencana Regrouping, Puluhan Wali Murid SD Wadul ke Dewan

Wonosari,(pidjar.com)–Polemik mengenai regrouping SD Tepus II masih terus berlanjut. Lantaran tak ingin sekolah anak-anak mereka digabungkan dengan sekolah lain, sejumlah wali murid dan tokoh masyarakat Kalurahan Tepus mengadu ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul. Mereka meminta bantuan agar wacana tersebut tidak direalisasikan lantaran ada berbagai kendala yang harus mereka hadapi jika SD Tepus II terkena dampak regrouping.

Sebagai informasi, bangunan SDN Tepus II ini berada di tepi jalan utama Tepus terdampak proyek pembangunan JJLS mengakibatkan sekolah ini harus dibongkar. Bangunan sekolah beserta tanah sendiri mendapatkan nilai ganti rugi sekitar 1,7 miliar rupiah. Beberapa bulan lalu, bangunan sekolah juga telah dibongkar karena konstruksi JJLS akan segera dilakukan.

Permasalahan sendiri muncul manakala tidak adanya tempat yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar para siswa SDN Tepus II. Dari pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah setempat kemudian berinisiatif memanfaatkan bangunan balai padukuhan untuk pembelajaran dan menyimpan berkas sekolah. Hal ini menjadi keprihatinan dan keresahan tersendiri bagi kalangan wali murid. Di tengah kegundahan tersebut, situasi sendiri menjadi semakin sulit setelah muncul wacana untuk regrouping sekolah.

Seketika itu juga wali murid tidak setuju dengan wacana tersebut lantaran berbagai hal. Mulai dari jarak tempuh dengan sekolah lain yang jauh, serta beberapa hal lainnya. Selasa (10/05/2022) siang kemarin, sejumlah orang tua dan tokoh masyarakat mendatangi kompleks Bangsal Sewoko Projo untuk mengadakan audiensi bersama dengan anggota dewan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Uneg-uneg masyarakat atas rencana regrouping sekolah itupun dicurahkan dalam forum tersebut.

“Usai pembongkaran bangunan sekolah, tidak ada tindak lanjut atau pembangunan kembali. Kalau untuk regrouping kami tidak sepakat karena jarak rumah siswa dengan sekolah lainnya lumayan jauh yaitu 3 kilometer,” papar Suyono, warga Tepus selaku juru bicara Forum Tepus Perduli Pendidikan.

Permasalahan jarak yang cukup jauh ini tentunya berdampak berkaitan dengan transportasi dan lainnya. Sebab ada keluarga yang tidak memiliki kendaraan dan bahkan ada siswa yang ditinggal orang tuanya merantau ke luar daerah. Hal ini lah yang diharapkan menjadi pertimbangan penggabungan sekolah.

“Kegiatan audiensi bersama dengan dewan dan Dinas Pendidikan ini kami harapkan agar ada titik terang dan kesepakatan. Bahwa kami (wali murid) menginginkan SDN Tepus II dibangun kembali oleh pemerintah. Sehingga tidak ada regrouping dan para siswa dapat bersekolah seperti biasanya,” paparnya.

Ia menjelaskan, jika mengacu pada jumlah siswa kurang dari 60 anak menurutnya di Kapanewon Tepus terdapat 3 SD yang jumlahnya kurang dari angka tersebut. Ia mempertanyakan mengapa hanya SDN Tepus II yang akan diregruping sedangkan sekolah lain tidak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Nunuk Setyowati mengatakan bahwa mengenai pembangunan ulang SDN Tepus II akan dikaji kembali. Tentunya juga mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah dan dengan melihat kondisi di lapangan.

“Untuk pembangunan ulang akan kami kaji kembali,” paparnya.

Menurutnya, program regrouping ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi satu sekolah harus digabungkan dengan sekolah lain.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi. Menurutnya dengan melihat kondisi di lapangan, perlu adanya kajian ulang untuk mempertimbangkan regrouping yang digagas oleh dinas. Sehingga nantinya mendapatkan jalan tengah yang baik.

“Kita berharap ada solusi terbaik dari pemerintah,” tutup dia.