Tugas Berat FPRB di Tengah Masih Banyaknya Kalurahan Yang Belum Anggarkan Khusus Penanganan Bencana

Wonosari, (pidjar.com)–Mulai masuknya musim penghujan di Gunungkidul juga dibarengi oleh potensi kebencanaan yang meningkat. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri, khususnya bagi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Gunungkidul. Sebagai penguatan kelompok, beberapa waktu lalu FPRB Gunungkidul menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan resiko kebencanaan.

Ketua FPRB Gunungkidul, Sutari, menyampaikan, FPRB sendiri adalah kelompok yang memiliki tugas cukup berat, terutama dalam penanganan kebencanaan. Dalam penanganan kebencanaan sendiri, tentunya tak hanya kemudian berfokus pada penanganan pasca bencana saja, melainkan juga dalam hal mitigasi bencana. Dengan tugas yang cukup berat tersebut, salah satu sorotan adalah ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kalurahan. Menurutnya, FPRB di tingkat Kalurahan memerlukan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana terutama untuk menyediakan peralatan yang menyangkut dengan tanggap bencana dan peningkatan kualitas masing-masing personil.

“Karena Surat Keputusannya kan dari Kalurahan, konsekuensinya kan harus ada anggaran dari Kalurahan,” ucapnya saat ditemui.

Meskipun terdapat Kalurahan yang sudah berkomitmen menganggarkan dana untuk tanggap bencana, namun masih banyak kalurahan yang belum menganggarkan untuk kebencanaan. Menurutnya, dalam musim penghujan seperti ini yang mana kerap terjadi bencana hidrometeorologi, memang perlu adanya alokasi anggaran untuk tanggap bencana. Pihaknya pun sempat mengusulkan agar terdapat alokasi khusus dari dana desa untuk tanggap bencana.

“Tapi memang tidak semua Kalurahan menganggarkan, bahkan ada anggarannya yang besar. Kalurahan memang ada anggaran, tapi nampaknya masih masuk cadangan kalau untuk kebencanaan, belum ada khusus. Sebenarnya anggaran itu cukup penting karena FPRB Kalurahan itu kan butuh untuk koordinasi, peningkatan kualitas, bahkan dalam pembentukan Kaltana kami melibatkan Lurah, Carik, Kaur Keuangan, agar bisa mengawal ada anggaran khusus untuk kebencanaan,” sambung Sutari.

“Sebetulnya sudah masuk ke Musrenbang Kalurahan, tapi kadang-kadang mental juga dalam pengesahan anggarannya,” terangnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Gunungkidul, Agus Wibowo, mengungkapkan apel kesiapsiagaan relawan FPRB Gunungkidul ini merupakan bentuk kesiapan elemen masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang sudah terjadi dan berpotensi akan menimbulkan kebencanaan ke depannya. Berbagai bencana yang telah terjadi beberapa waktu lalu menjadi sorotan tersendiri untuk menanggulanginya dalam hal pengurangan resiko bencana. Menurutnya, untuk mengoptimalkan peran FPRB di tingkat Kalurahan perlu adanya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah Kalurahan.

“Teman-teman FPRB ini saya dorong untuk bisa aktif dan kemudian mengusulkan ke Kalurahan, kemarin untuk covid19 saja bisa kan makanya artinya bisa juga untuk tanggap bencana. Sekarang sudah ada 71 Kaltana yang sudah terbentuk, ada informasi juga kalau tanggap bencana dapat mengakses danais ya diusulkan saja. Prinsipnya dari Kalurahan itu berembug, kemudian ada usulan-usulan kita tangkap,” tutup Agus.