Usulan Anggaran 5 Miliar Untuk Branding Pembangunan Gunungkidul, DPRD: Belum Krusial

Wonosari,(pidjar.com)–Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul mengusulkan program branding atau promosi pembangunan Gunungkidul dengan anggaran yang sangat fantastis. Dalam pembahasan APBD tahun 2022 lalu, anggaran yang diusulkan untuk branding ini mencapai 5 miliar rupiah. Hal ini kemudian mendapatkan berbagai pendapat dari kalangan anggota dewan. Diantaranya adalah Fraksi PKS yang tegas menolak rencana tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Gunungkidul, Arif Wibowo. Anggaran branding pembangunan Gunungkidul sebesar 5 miliar dirasa masih belum begitu krusial. Dengan anggaran yang dianggapnya terlalu besar ini. Program branding yang menguras anggaran hingga miliaran rupiah, sebab masih ada hal-hal lain yang sekiranya membutuhkan anggaran besar yang tentunya lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yang jelas dewan keberatan dengan rencana tersebut,” ujar Arif Wibowo, Minggu (12/12/2021).

Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa usulan rencana itu dirasa masih terlalu prematur. Sebab rencana yang diusulkan tidak dimunculkan dalam pembahasan KUA PPAS sebelumnya.

“Program branding senilai 5 miliar itu usulan dari eksekutif, tapi di luar draft buku besar Raperda. Usulan tersebut adalah usulan susulan saat pembahasan akhir,” paparnya.

Berkaitan dengan penjelasan usulan tersebut menurut dia, branding yang digunakan ada beberapa hal, salah satunya menggunakan pembelian videotron. Namun secara detail menurutnya dewan juga belum diberikan penjelasan lebih lanjut.

“Dalam rapat kerja hanya disampaikan glundungan anggaran 5 Miliar itu,” imbuh Arif.

Menurut Arif, jika melihat di daerah lain, konsep semacam ini tidak harus masuk anggaran pemerintah. Namun bisa dikomunikasikan dengan pihak ketiga. Sehingga kemudian tidak terlalu membebani anggaran yang ada di pemerintah dan bisa digunakan untuk fokus kegiatan lainnya.

“Berkaitan dengan usulan tersebut kami semua masih nunggu kepastian dari hasil evaluasi Gubernur,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Wahyu Nugroho mengatakan bahwa usulan tersebut memang sudah disampaikan. Akan tetapi saat dimintai penjelasan lebih lanjut, dirinya masih belum bisa membeberkan lebih jauh lagi terkait dengan hal tersebut. Sebab pihaknya masih menunggu evaluasi dari Gubernur apakah usulan ini akan diakomodir atau tidak.

Disampaikan Wahyu, program ini diakuinya memang baru pertama kali dibuat di Kabupaten Gunungkidul. Program ini diinisiasi dengan harapan nantinya, khalayak luas, tak hanya masyarakat Gunungkidul yang bisa mengetahui keberhasilan pembangunan di Gunungkidul.

“APBD 2022 belum diketok, kita masih menunggu evaluasi dari Gubernur. Besok kalau sudah pasti saja,” ungkap Wahyu Nugroho.