Tunggu Perda Anyar, Semua Warung di Gunungkidul Bakal Wajib Terapkan Sistem Plastik Berbayar

Wonosari,(pidjar.com)–Plastik nampaknya telah menjadi sebuah komponen bagi masyarakat dalam kehidupannya. Beragam permasalahan muncul akibat banyaknya sampah plastik yang tak tertangani dengan baik. Mengantisipasi semakin rusaknya lingkungan akibat sampah plastik, belakangan ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tengah gencar melakukan penanganan plastik. Di Gunungkidul sendiri, Surat Edaran dari Bupati menjadi salah satu dasar dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah pola penggunaan bahan plastik dalam kegiatan yang dilakukan. Bahkan baru-baru ini, tengah dilakukan penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan plastik.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Aris Suryanto mengungkapkan, guna mengurangi penggunaan plastik oleh warga Gunungkidul, saat ini pemkab tengah pelakukan penyusunanan Peraturan Daerah. Nantinya selain membahas aturan berkaitan dengan pengelolaan sampah, dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai plastik berbayar. Setiap penggunaan kantong plastik yang bertransaksi di warung atau toko akan dikenai biaya tertentu.

“Berkaca pada daerah-daerah lain yang sudah menerapkan aturan tersebut, maka Gunungkidul juga nantinya tidak menutup kemungkinan akan melakukan skema plastik berbayar,” ungkap Aris Suryanto, Senin (21/10/2019).

“Mudah-mudahan tahun 2019 ini Peraturan Daerah itu bisa terbit,” tambah dia.

Jika dilihat, memang produksi sampah plastik sangatlah banyak. Belum lagi plastik-plastik baru yang digunakan pun juga sangat banyak. Padahal benda satu ini, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai oleh tanah bahkan ada yang sulit hancur. Kondisi inilah yang perlu segera dilakukan penanganan.

Disinggung mengenai penerapan plastik berbayar yang diterapkan di sejumlah pertokoan dalam rangka pembatasan plastik, menurut dia sejauh ini belum terlihat efektifitasnya. Pasalnya dari dinas sendiri belum ada survei pula berkaitan dengan berapa persen pengurangan penggunaan plastik di kalangan masyarakat. Saat ini, belum semua pertokoan menerapkan skema plastik berbayar ini. Hal ini menjadi salah satu faktor mempan atau tidaknya kebijakan tersebut.

“Belum semua toko atau warung menerapkan itu, jadi belum terlihat keefektifannya. Tapi nantinya jika ada aturan yang kuat pasti terlihat bagaimana dampaknya,” katanya.

Adapun saat ini, agenda dari pemkab Gunungkidul dalam mengurangi sampah plastik dan penggunaan plastik yakni dengan memberikan edukasi bagi masyarakat luas secara berjenjang dan berkelanjutan. Masyarakat dibekali dengan pengetahuan mengenai pemanfaatan sampah rumah tangga, perkantoran, warung dan lain sebagainya yang harus dipilah-pilah.

Beberapa waktu lalu, terdapat surat edaran dari Bupati berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yang diminta mengurangi penggunaan plastik saat memberikan jamuan baik snack atau makanan saat menggelar rapat atau pertemuan lainnya. Langkah ini kemudian diterapkan tak hanya di lingkup Pemda melainkan juga di pemerintah Kecamatan, Desa dan instansi lainnya.

“Surat edaran itu sudah mulai diterapkan. Dari lingkup kecil dulu, tentu efeknya juga belum begitu terasa. Tapi paling tidak ada pengurangan penggunaan sampah plastik,” pungkas Aris.