Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Pusat berencana untuk memperpanjang pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. BLT Dana Desa yang semula hanya diberikan selama 3 bulan, kemudian ditambah lagi hingga 3 bulan ke depan. Besaran yang akan diterimakan yakni sebesar 300 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat per bulan. Meski begitu, nampaknya pembahasan masih terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang final dari rencana ini.
Menyikapi wacana tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah meresponnya. Namun demikian, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menunggu petunjuk teknis mengenai rencana ini. Sementara ini, wacana yang masuk masih bersifat informasi, sehingga pemerintah kabupaten belum bisa berbuat banyak.
“Kita masih menunggu petunjuk teknis (juknis),” kata Kepala Bidang Pemberdayaan, DP3AKBPMD Gunungkidul, Subiyantoro, Rabu (17/06/2020).
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih fokus dalam penyaluran BLT pada tahap 1, 2, dan 3. Mengingat secara keseluruhan, ada anggaran sebesar 42,5 miliar rupiah yang digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa dengan jumlah 23.614 kepala keluarga.
Sementara itu, Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Suhadi mengungkapkan, perpanjangan pemberian bantuan tersebut sudah didengar oleh pihaknya. Hal ini dianggap tidak menimbukan kekhawatiran di tingkat Kalurahan, mengingat sudah dilakukan perhitungan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Mengenai hal itu tentu saja tidak menjadi masalah. Karena sesuai dengan prosentase dan sudah dilakukan refocusing anggaran dari dana desa,” ucap Suhadi.
Di Kalurahan Pacarejo sendiri mulanya mendapatkan transfer dana desa sebesar 1,4 miliar rupiah. Kemudian untuk pemberian BLT Dana Desa ini, sebesar 35 persen anggaran yang dimanfaatkan total sekitar 490 juta rupiah untuk 273 orang penerima bantuan. Dengan dialihkannya anggaran ini, tentunya sejumlah proyek pembangunan dan pemberdayaan yang digagas terpaksa ditunda terlebih dahulu.
“Harapan kami, penerima bantuan nantinya tidak mengacu pada penerima BLT tahap pertama. Tetapi bisa diberikan ke warga lain, tentu hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan mengingat ada regulasi yang harus diikuti,” tambah dia.
Sebagai salah satu kalurahan terbesar dengan jumlah warga yang banyak, tentu dengan skema pemberian bantuan di tengah pandemi ini masih banyak warga yang belum tersasar bantuan. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh satu dua kalurahan saja, melainkan hampir semua Kalurahan menghadapi kondisi serupa.
