Merasa Seperti Seorang Kriminil Saat Hendak Beli BBM Bersubsidi, HNSI Mengadu ke Dewan

Wonosari,(pidjar.com)–Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DIY menuntut pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan solusi dalam mencukupi kebutuhan BBM untuk keperluan melaut. Pasalnya, saat ini tidak ada SPBU di Gunungkidul yang berani menjual BBM kepada nelayan.

Sekretaris DPD HSNI, Gamal Asgar mengatakan, saat ini nelayan di DIY pada umumnya dan Gunungkidul pada khususnya merasa kesulitan mendapatkan BBM untuk keperluan melaut. Bahkan nelayan sendiri merasa seperti menjadi seorang kriminil karena selalu kucing-kucingan dengan aparat saat membeli BBM.

“Selama ini nelayan sudah meiliki izin untuk membeli BBM dalam jumlah banyak namun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sering menolak nelayan yang membeli BBM dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen. Ya kami seperti kriminil, harus membeli BBM dengan sembunyi-sembunyi. Padahal kami memiliki surat rekomendasi, tetapi tetap saja tidak dilayani,” keluhnya ketika melakukan audensi dengan sejumlah pihak di gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (08/10/2019).

Pihaknya menjadi bingung lantaran selama ini izin telah dikantongi dari kepala pelabuhan namun tidak ada SPBU yang berani memberikan BBM. Menurutnya, SPBU merasa ketakutan jika menjual BBM kepada nelayan.

“Kami sudah mematuhi hukum, surat menyurat kedinasan sudah kami lengkapi, surat-surat juga sudah kami lengkapi lalu salah kami dimana dan kami harus melakukan apa agar SPBU mau menjual kepada kami,” katanya.

Para nelayan sebenarnya mampu untuk membeli BBM non subsidi dengan jenis Pertalite atau Pertamax namun mesin kapal yang digunakan tidak bisa menggunakan kedua jenis BBM tersebut. Pasalnya, mesin kapal nelayan itu berjenis 2 tak dan harus menggunakan oli samping.

“Kalau kami menggunakan pertamax atau pertalit mesin kami yang tidak mampu akan berkerak dan mudah rusak. Nelayan mau tidak mau harus menggunakan jenis mesin 2 tak karena kareakteristik laut selatan memiliki ombak yang cukup besar jika menggunakan mesin kapal 4 tak kapal kalah kekuatannya dengan ombak,” terang dia.

Pihaknya memperhitungkan setiap bulan nelayan membutuhkan BBM subsidi berjenis solar 43 ton untuk kapal berukuran 5 GT-30 GT. Sedangkan BBM bersubsidi premium membutuhkan 180 ton untk nelayan yang menggunakan perahu motor tempel.

“Nelayan di Gunungkidul ada sekitar 2019 orang termasuk nelayan sampingan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan kelautan (DKP) Kabupaten Gunungkidul mengatakan, untuk memecahkan masalah nelayan harus dikumpulkan semua yang terlibat. Seperti pengusaha SPBU da  Pertamina harus duduk bersama untuk memecahkan solusi masalah ini.

“Karena wajar juga kalau SPBU ketakutan untuk melayani para nelayan. Dikarenakan kalau ada oknum yang menyalahgunakan maka SPBU dapat terjerat hukum,” katanya.

Krisna menambahkan, nantinya nelayan bisa menunjuk satu orang sebagai penyalur BBM sehingga SPBU menjadi tidak ketakutan dalam melayani nelayan. Meskipun saat ini para nelayan telah mendapatkan izin dari kepala pelabuhan.

“Mereka sudah mendapatkan izin dari kepala pelabuhan karena kita berpatokan undang-udang karena kita DKP tidak berani menabrak aturan, UU 23 kewenangan ada di provinsi,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan kesimpulan dari audiensi adalah nelayan harus bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan mendapatkan surat rekomendasi untuk mengambil BBM bersubsidi ke SPBU.

“Syarat mendapatkan rekomendasi adalah kapala pelabuhan menerbitka surat rekomendasi kepada nelayan yang surat-suratnya lengkap. HSNI juga harus menerbitkan surat yang isinya jumlah kebutuhan BBM besrsubsidi yang dibutuhkan nelayan,” ucapnya.