BPR dan Manufaktur Dominasi PHK di Gunungkidul

Wonosari, (pidjar.com)- Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Gunungkidul, tercatat menyasar 29 pekerja sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan manufaktur mendominasi.

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Gunungkidul mencatat 13 pekerja sektor jasa keuangan, khususnya BPR, mengalami PHK. Sementara itu, sektor manufaktur menyusul dengan 12 pekerja, sedangkan sektor peternakan mencatat empat pekerja.

Jika digabungkan, pekerja dari sektor BPR dan manufaktur mencapai 25 orang atau sekitar 86,2% dari total laporan PHK yang tercatat.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdagperinaker Gunungkidul, Emy Nur Aini, mengatakan jumlah tersebut merupakan laporan PHK yang masuk ke instansinya sepanjang 2026.

“Data kami, untuk tahun 2026 ada 29 laporan PHK,” ujar Emy, Sabtu (17/10/2026).

Besarnya kontribusi sektor BPR dan manufaktur dalam catatan PHK tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, kedua sektor itu memiliki karakteristik usaha yang berbeda, tetapi sama-sama menyumbang sebagian besar pekerja yang dilaporkan kehilangan pekerjaan.

Pada sektor jasa keuangan, khususnya BPR, tercatat 13 pekerja terkena PHK. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lain dalam data Disdagperinaker Gunungkidul.

Sementara itu, sektor manufaktur mencatat 12 pekerja mengalami PHK. Jumlah tersebut hanya terpaut satu pekerja dari sektor jasa keuangan.

Meski demikian, data yang disampaikan Disdagperinaker belum menjelaskan apakah PHK di kedua sektor tersebut berasal dari satu perusahaan atau beberapa perusahaan. Penyebabnya pun belum dirinci, termasuk apakah berkaitan dengan efisiensi, restrukturisasi usaha, penutupan perusahaan, atau faktor lainnya.

Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perusahaan yang melakukan PHK sekaligus memahami faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Data PHK yang dihimpun Disdagperinaker Gunungkidul memberikan gambaran mengenai sektor usaha yang paling banyak menyumbang laporan pekerja terdampak. Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa sektor BPR dan manufaktur sedang mengalami tekanan usaha.

Untuk mengetahui penyebabnya, diperlukan informasi tambahan mengenai perusahaan yang melaporkan PHK, waktu kejadian, alasan pemutusan hubungan kerja, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan.

Selain itu, data pembanding dengan periode sebelumnya juga diperlukan untuk mengetahui apakah jumlah PHK pada 2026 mengalami peningkatan atau penurunan.

Di sisi lain, sektor peternakan turut menyumbang empat pekerja dalam catatan PHK tersebut. Dengan demikian, seluruh 29 pekerja yang dilaporkan berasal dari tiga sektor usaha, yakni jasa keuangan, manufaktur, dan peternakan.

Disdagperinaker Gunungkidul perlu terus memantau perkembangan hubungan industrial serta memastikan pekerja yang terdampak memperoleh akses terhadap informasi dan perlindungan hak sesuai ketentuan yang berlaku.