Angka Kemiskinan Turun Jadi 13,27 Persen, Berikut Langkah Lanjutan yang Digagas TPPK Gunungkidul

Wonosari, (pidjar.com) – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dari 14,15 persen pada Maret 2025 menjadi 13,27 persen pada 2026. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 5.820 penduduk miskin, dari sebelumnya 113,48 ribu jiwa menjadi 107,66 ribu jiwa.

Meski menunjukkan tren positif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara statistik. Penanganan terhadap keluarga miskin, khususnya yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, juga harus menjadi perhatian.

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto mengatakan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, penurunan angka kemiskinan di wilayahnya mencapai 0,88 poin persentase. Capaian tersebut menjadi penurunan terbesar kedua di antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), setelah Kabupaten Kulon Progo.

Kendati demikian, persentase penduduk miskin di Gunungkidul masih berada 3,57 poin persentase di atas angka kemiskinan DIY yang tercatat sebesar 9,70 persen.

“Penurunan ini tentu menjadi capaian yang patut kita syukuri. Namun, pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan persentase kemiskinan. Kita juga harus melihat kondisi masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin, terutama keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi,” ujar Joko Parwoto.

Ia menambahkan, BPS juga mencatat garis kemiskinan Gunungkidul naik 6,07 persen menjadi Rp438.728 per kapita per bulan. Pada saat yang sama, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,99 menjadi 2,06 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,42 menjadi 0,48.

Kenaikan kedua indeks itu menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang masih berada dalam kemiskinan semakin jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran di antara mereka melebar.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Daerah, Joko memberikan sejumlah arahan kepada masing-masing OPD untuk memperkuat intervensi penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan verifikasi terhadap keluarga prioritas dalam waktu 30 hari.

Dalam pelaksanaannya, TPPK diminta mengoordinasikan perangkat daerah, panewu, dan lurah di 18 kapanewon untuk memeriksa kondisi keluarga yang belum terjangkau bantuan, memiliki penghasilan tidak tetap, maupun mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi akses pangan, air bersih, kesehatan, hingga pendidikan. Hasil verifikasi nantinya harus memuat kebutuhan utama setiap keluarga beserta program intervensi yang dapat diberikan.

“Kebutuhan mendasar harus terpenuhi mulai dari air bersih, pangan, rumah yang layak, pendidikan dan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, setiap keluarga prioritas harus memiliki tindak lanjut yang jelas, termasuk OPD yang bertanggung jawab dan tenggat waktu penanganan. Dukungan peningkatan penghasilan juga perlu diperkuat melalui program padat karya, pembukaan akses pekerjaan, maupun pendampingan usaha sesuai kondisi masing-masing keluarga.

“Penguatan sumber daya manusia, UMKM, hingga penguatan ekonomi melalui sektor-sektor potensial di Gunungkidul,” tandasnya.

Joko juga meminta agar perkembangan penanggulangan kemiskinan dilaporkan secara rutin setiap bulan. Laporan tersebut mencakup jumlah keluarga yang telah diverifikasi, keluarga yang sudah mendapatkan layanan, hingga keluarga yang masih menunggu penanganan.

“Setiap bulan harus ada laporan perkembangan. Termasuk kendala yang dihadapi dan keputusan apa yang diperlukan agar penanganan kemiskinan bisa dipercepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa evaluasi penanggulangan kemiskinan ke depan tidak cukup hanya mengacu pada perubahan persentase penduduk miskin. Perkembangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan berdasarkan rilis data BPS serta mencocokkannya dengan kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan OPD diharapkan tidak sekadar berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.