Korupsi Pembangunan Balai Kalurahan, Dukuh hingga Mantan Lurah Karangasem Ditahan Kejaksaan

Wonosari, (pidjar.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan. Ketiganya merupakan mantan Lurah Karangasem, mantan Ulu-ulu, dan seorang dukuh yang hingga kini masih aktif menjabat sebagai pamong kalurahan.

Dalam perkara pembangunan yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2015 hingga 2020 tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp588.962.540. Pasalnya gedung kantor kalurahan yang dibangun menggunakan anggaran negara tersebut hingga kini tidak selesai dan mangkrak sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Shinta Ayu Dewi RR, mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak Desember 2025 oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Penanganan perkara membutuhkan waktu cukup panjang karena terdapat sejumlah penyesuaian atas peraturan baru yang berlaku.

Bangunan Kantor Kalurahan Karangasem ini berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG) tanpa izin pemanfaatan dari Kasultanan Yogyakarta. Selain itu bangunan tidak selesai dan tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara karena dikerjakan tanpa dokumen pendukung.

“Bangunan tidak selesai dan sehingga tidak bisa digunakan atau mangkrak,” ucap Shinta.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi yang terdiri dari perangkat kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta pihak-pihak terkait lainnya. Penyidik juga meminta keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan menyita 80 dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp588.962.540. Nilai tersebut merupakan realisasi bersih pembangunan gedung kantor Kalurahan Karangasem pada periode 2015 hingga 2019 yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau dikategorikan sebagai total loss.

Shinta menjelaskan, dari puluhan saksi yang diperiksa ini, penyidik kemudian menerapkan tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial AI yang merupakan mantan Lurah Karangasem periode 2013-2019 MY meripakan mantan Ulu-ulu periode 2004-2022, dan SM yang merupakan dukuh aktif Karangasem.

Dalam perkara ini, masing-masing memiliki peranan yang berbeda. AI diduga berperan merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung kantor kalurahan yang berdiri di atas tanah SG tanpa izin. Bersama MY dan SM yang pernah menjabat sebagai Ketua maupun anggota TPK pada beberapa periode, AI merealisasikan anggaran pembangunan sebesar Rp588.962.540.

Namun, bukti pertanggungjawaban dan pembelanjaan yang disampaikan hanya sebesar Rp302.901.225. Dengan demikian, terdapat realisasi anggaran sebesar Rp286.061.315 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Sementara itu, MY yang pernah menjabat sebagai Ketua TPK Tahun 2015 serta anggota TPK Tahun 2017 dan 2018 diduga tidak melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan. Tidak ditemukan bukti pengeluaran maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Dana yang penggunaannya tidak dipertanggungjawabkan sesuai kondisi senyatanya mencapai sekitar Rp132.709.575.

Adapun SM yang menjabat sebagai Ketua TPK Tahun 2017, 2018, dan 2019 juga diduga melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai prosedur. Tidak adanya bukti pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban menyebabkan penggunaan dana sekitar Rp153.351.740 tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi senyatanya.

“Hari ini kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan perkara ini. Hingga kemudian status ketiganya dari saksi naik menjadi tersangka,” tandas dia.

Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya langsung dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta selama 20 hari, terhitung sejak 11 November hingga 30 November 2026.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul, Alfian Listya Kurniawan, menjelaskan proses penanganan perkara tersebut sempat mengalami sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan transisi pemberlakuan KUHP lama dan baru serta putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai auditor penghitungan kerugian negara.

“Proses kami memang panjang. Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul melakukan penyelidikan mulai 8 Desember 2025 hingga Februari. Karena ada transisi atau pergantian KUHP lama dan baru serta putusan MK terbaru terkait auditor, kami sempat terkendala dalam penghitungan kerugian negara yang harus dilakukan pemeriksaan dan audit oleh BPK RI,” jelas Alfian.

Setelah hasil audit BPK RI diterbitkan, penyidik kemudian menindaklanjutinya dengan penetapan tersangka dan penahanan. Meski demikian, proses hukum perkara tersebut dipastikan masih terus berlanjut.

“Proses masih akan terus berlanjut pemeriksaan lanjutan. Dalam perkara ini, uang yang seharusnya direalisasikan justru tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka dan uangnya masing-masing dalam penguasaan mereka,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangka melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.