DPC PKB Gunungkidul Ajukan Pemberhentian ISR Sebagai Anggota Dewan

Wonosari, (pidjar.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gunungkidul resmi mengajukan pemberhentian Ibnu Sugeng Riyanto (ISR) sebagai anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKB. Pengajuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pleno DPC PKB setelah melalui sejumlah pertimbangan dan evaluasi terhadap yang bersangkutan.

Ketua DPC PKB Gunungkidul, Arief Gunadi, mengatakan persoalan yang melibatkan ISR telah berlangsung cukup lama. Dimana yang bersangkutan sejak akhir 2025 lalu sampai dengan saat ini sudah tidak aktif lagi dalam menjalankan ketugasannya sebagai anggota DPRD Gunungkidul. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan AD/ART partai.

Sebelum keputusan pengajuan pemberhentian terhadap ISR, DPC PKB telah berproses panjang untuk penanganan dan pembinaan terhadap ISR. Namun demikian memang tidak ada perbaikan dari yang bersangkutan, yang justru keberadaannya sempat tidak diketahui.

“Prosesnya cukup panjang, saat itu dari BK DPRD memberikan sanksi teguran lisan yang kemudian kami tindak lanjuti. Saat itu, DPW meminta untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan dulu agar ada perbaikan dari yang bersangkutan. Tapi karena sampai sekarang tidak ada, maka konsekuensinya kami plenokan kembali untuk tindak lanjutnya,” kata Arief Gunadi.

“Pengajuan pemberhentian terhadap yang bersangkutan ini berdasarkan kondisi sekarang dan masukan dari warga dan lain sebagainya,” sambungnya.

Pengajuan pemberhentian tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Adapun keputusan final nantinya berada di tingkat pusat melalui mekanisme Mahkamah Partai.

“Keputusan final ada di Mahkamah Partai di DPP,” tegasnya.

Disinggung mengenai terkait tenggang waktu keputusan, Arief berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan. Sebab, apabila pemberhentian telah diputuskan dan terdapat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) maka nantinya kelengkapan alat kelengkapan dewan dapat kembali terpenuhi kembali sehingga pelaksanaan tugas-tugas legislatif tidak terganggu.

“Kalau ada mekanisme PAW, yang menggantikan bisa segera bekerja. Kemudian alat kelengkapan menjadi tidak timpang, semua terpenuhi. PKB tidak dirugikan, DPRD pun demikian, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan keputusan pemberhentian tersebut akan diterbitkan. DPC PKB Gunungkidul saat ini masih menunggu keputusan dari DPP.

Sebagaimana diketahui, selain menghadapi pelanggaran indisiplioner ISR juga tengah menghadapi persoalan hukum terkait dugaan tindak pidana penipuan.

Persoalan hukum yang menyeret ISR juga tidak hanya berkaitan dengan dugaan penipuan terhadap warga Selang dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Pada Juni 2026 lalu, seorang warga Bantul juga melaporkan ISR atas dugaan penipuan.

Dalam laporan tersebut, korban mengaku dijanjikan bahwa salah satu anggota keluarganya dapat bekerja di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Gunungkidul, yakni PDAM Tirta Handayani. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, korban disebut diminta menyerahkan uang pelicin sekitar Rp40 juta.

Korban yang percaya dengan janji tersebut kemudian memberikan uang sebagaimana diminta dengan harapan anggota keluarganya bisa bekerja di BUMD tersebut. Hingga kini, persoalan hukum tersebut menjadi salah satu hal yang turut membayangi perjalanan ISR sebagai anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKB.