Pendaftaran Calon Lurah Resmi Dibuka

Wonosari,(pidjar.com)–Tahapan pendaftaran bakal calon lurah dalam Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026 di Kabupaten Gunungkidul resmi dimulai pada Senin (13/7/2026). Hari ini, pemerintah resmi membuka pendaftaran calon lurah hingga 23 Juli 2026 mendatang.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul, Kriswantoro, mengatakan, seluruh panitia pemilihan lurah di 31 kalurahan penyelenggara Pilur telah dibentuk sejak beberapa waktu lalu.

Terhitung dari 13 Juli ini sampai dengam 23 Juli 2026 mendatang telah masuk pada tahapan pendaftaran calon lurah. Menurutnya dalam persyaratan pendaftar tidak ada yang berubah, calon pendaftar bisa saja berkonsultasi terlebih dahulu dengan panitia.

“Kalau untuk usia ya minimal 25 tahun saat mendaftar kalau untuk batas maksimal tidak ada,” ucap Kriswantoro, Senin, (13/07/2026).

Ia menjelaskan, nantinya apabila hingga batas akhir pendaftaran jumlah bakal calon belum memenuhi syarat minimal dua orang, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Jika setelah perpanjangan tetap hanya terdapat satu calon, mekanisme selanjutnya akan dibahas melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika memang hasil musyawarah Bamuskal berkenan hanya 1 calon tahapan bisa berlanjut. Tapi jika hasil musyawarah tidak menyepakati hal tersebut maka pilur ditunda tahun depan untuk kalurahan tersebut,” jelasnya.

Selain tahapan pendaftaran, proses pemutakhiran data pemilih juga mulai dipersiapkan. Pembentukan petugas pemutakhiran data dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 15 Juli 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan daftar pemilih.

“Dari petugas di Kalurahan yang melakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Di sisi lain, aspek pengamanan turut menjadi perhatian. DPMKP2KB telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan selama seluruh tahapan Pilur berlangsung.

“Untuk kawasan rawan konflik ya di wilayah perbatasan seperti Gedangsari, Ngawen tidak menutup kemungkinan dari daerah lain naik memperkeruh situasi,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu , Kasat Intelkam Polres Gunungkidul, AKP Widodo, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus pengamanan karena dinilai lebih rentan terhadap masuknya pihak luar yang dapat memengaruhi situasi keamanan.

Menurut Widodo, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pilur sebelumnya, potensi kerawanan yang perlu diantisipasi antara lain perselisihan antarpendukung calon, keberatan terhadap hasil pemungutan maupun penghitungan suara, dugaan pelanggaran administrasi dan kampanye, hingga penyebaran informasi yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

“Tentu peningkatan pengamanan akan dilakukan,” ucapnya.

Meski demikian, ia menilai berbagai persoalan yang pernah muncul pada penyelenggaraan Pilur sebelumnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan musyawarah dengan melibatkan panitia pemilihan, pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.