Aksi Demo Tolak Tugu Tobong, Massa Bawa Keranda

Wonosari, (pidjar.com)– Aksi penolakan atas pembangunan Tobong Gamping di Bundaran Siyono, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen rupanya tak hanya dilakukan oleh warga Gunungkidul sebatas di media sosial saja. Selasa (27/09/2022) pagi tadi, sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Gunungkidul (ARG) melakukan aksi demonstrasi penolakan pembangunan Tugu Tobong Gamping sebagai Ikon Gunungkidul.

Massa aksi sendiri melakukan long march dari Pasar Pring Kepek menuju Alun-alun Kota Wonosari. Sepanjang perjalanan, mereka memampangkan sejumlah poster serta yel-yel. Mereka menyerukan penolakan atas dibangunnya tobong gamping di tengah jalur umum tersebut.

Koordinator Aksi, Ervan Bambang Darmanto mengatakan, ARG turun ke jalan karena selama ini pemerintah dalam hal ini Bupati tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika menengok kebelakang, masyarakat beberapa bulan lalu telah melakukan aksi semacam ini karena menolak rencana pembangunan Tobong Gamping sebagai ikon Gunungkidul.

“Kami sudah berusaha menyampaikan pendapat akan penolakan tobong gamping. Bahkan dewan pun juga sudah berupaya namun tetap tidak digubris,” kata Ervan.

Massa aksi sendiri juga sengaja membawa keranda yang menjadi perlambang matinya demokrasi di Gunungkidul. Pemerintah tak mau sedikitpun mendengar suara rakyat.

“Untuk hal sepele semacam ini saja tidak mau mendengar suara rakyat, apalagi hal besar, ” tandas dia dengan raut wajah kesal.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu DPRD juga telah mengirimkan surat untuk klarifikasi mengenai penggantian patung pengendang dengan tobong gamping, akan tetapi hal tersebut juga tidak direspon oleh Pemkab Gunungkidul. Kondisi sekarang ini, ia ibaratkan sebagai kecelakaan dalam jalannya pemerintahan.

“Ini menjadi kecelakaan bagi pemerintahan Gunungkidul saat ini. Oleh karenanya kami turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi,” imbuh dia.

“Tobong Gamping itu jelas, sumber polusi udara. Dan jelas ekploitasi batu kapur, mbok ya yang lain. Gunungkidul kan terkenal dengan pariwisatanya, kota gaplek dan lain sebagainya,” jelas Ervan.

Ia menyesalkan Tobong Gamping dipilih sebagai ikon atau simbol Gunungkidul dan berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat.

“Saat ini penolakan sudah masif, mbok ya jangan memaksakan. Harapan kami tobong tidak jadi dibangun,” ucap dia.

Sebelumnya, DPRD Gunungkidul menyebut tidak tahu menahu mengenai proyek penataan kawasan kota Wonosari. Sebab selama ini, tidak ada koordinasi atau pembahasan mengenai penataan wajah kota khususnya dibangunnya tobong gamping.

Dewan sendiri akan segera menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan bagaimana kebijakan daripada Bupati untuk kepentingan khalayak umum.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno pada Minggu (25/09/2022) kemarin. Selama perencanaan hingga detik-detik terakhir penataan wajah kota akan direalisasikan tidak ada koordinasi atau pembahasan antara pemerintah (bupati) dengan anggota Dewan. Sehingga hal tersebut murni program dari pemerintah.

“Kayak-kayaknya si tobong gamping ini mau tetap dilanjutkan. Anggota dewan memiliki hak angket dan hak interpelasi. Hak interpelasi itu paling tidak menanyakan bagaimana kebijakan daripada Bupati untuk kepentingan khalayak umum,” ucap Suharno.

Dewan melalui Ketua DPRD beberapa waktu lalu telah bersurat ke Bupati terkait dengan pembangunan tobong gamping tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Bupati tidak mengirimkan tanggapan atas hal tersebut. Sesuai dengan yang telah diutarakan sebelumnya, dewan akan menggunakan hak interpelasi dengan melihat kondisinya.

“Tapi akan kami lihat, itu kayaknya diapa-apakan saja tetap dibangun. Hak interpelasi kan hanya untuk meminta pertanggungjawaban jawaban Bupati seperti apa, disurati saja sudah tidak menanggapi saudara Bupati itu,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam paripurna kemarin, Banggar menyampaikan bahwa program penataan wajah kota dan pembangunan tobong menjadi tanggungjawab Bupati, DPRD tidak ikut bertanggungjawab dalam hal pembuatan patung tobong gamping.