fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Anggaran Bantuan Sembako Untuk Pasien Positif Tersendat, Dewan Murka

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Hingga awal Februari 2021 ini Dinas Sosial kehabisan anggaran untuk memberikan kompensasi bagi para pasien positif covid19 yang masih melakukan karantina mandiri. Padahal, berdasarkan data hingga Kamis (05/02/2021) kemarin, saat ini masih terdapat 250 warga Gunungkidul yang terkonfirmasi positif covid19 yang menjalani karantina mandiri. Kelambanan Pemkab Gunungkidul dalam memberikan perhatian kepada para pasien covid19 sendiri membuat kalangan DPRD Gunungkidul murka. Pemkab dianggap tidak serius dalam melakukan penanganan covid19 di Gunungkidul.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi menuturkan, anggaran Dinas Sosial berupa paket sembako bagi pasien positif covid19 yang menjalami isoman sudah habis sejak Desember lalu. Sehingga kemudian, praktis pihaknya tidak bisa memeberikan bantuan kepada para pasien positif. Hingga awal Februari ini, pihaknya hanya bertumpu pada anggaran di kalurahan dalam penanganan covid19.

“Dinas sosial saat ini mengusulkan 300 paket dikali 3 bulan kepada bupati untuk penanganan pasien isolasi mandiri,” ucap Hendro, Jumat (05/02/2021).

Hendro menambahkan, seperti dengan sebelumnya, paket tersebut senilai Rp. 200ribu. Adapun isinya berupa beras, minyak, telur dan biskuit.

“Harapannya permohonan ini bisa segera diacc sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasien positif covid19,” katanya.

Ketersendatan penyaluran bantuan ini membuat murka Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho. Ketua DPD Golkar Gunungkidul ini tak habis pikir bagaimana kemudian anggaran untuk para pasien positif covid19 bisa sampai terabaikan. Hal ini menurutnya tidak boleh terjadi atas dasar kemanusiaan dan juga kewajiban negara dalam melindungi segenap rakyatnya.

“Mereka yang menjalani isolasi mandiri ini tentu tidak bisa bekerja mencari nafkah. Kalau pemerintah tidak ada, bagaimana nasib mereka khususnya yang tidak mampu,” ketus Heri.

Ia mendesak agar pemerintah bisa segera mencairkan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) yang dimiliki Pemkab Gunungkidul dari hasil pemangkasan anggaran saat awal pandemi lalu. Disebutkannya, untuk anggaran tersebut pada tahun lalu masih tersisa cukup banyak. Dan seharusnya, penanganan jaminan sosial bagi para pasien covid19 ini harus menjadi prioritas.

“Ini anggarannya kan ada, kita akan desak pemerintah segera mencairkan BTT,” tandas dia.

Penggantungan kepada anggaran Pemerintah Kalurahan sendiri nantinya akan memberatkan para pemangku kebijakan di kalurahan. Hal ini lantaran, anggaran di kalurahan tentunya sangat terbatas.

“Anggarannya sudah sedikit, malah dijadikan gantungan. Terus anggaran yang di Pemkab mau buat apa. Saya harap masalah ini bisa diselesaikan secepat mungkin,” tegas dia.

Sementara itu, Lurah Ngawu, Kapanewon Playen, Wibowo Dwi Jatmiko memgatakan, sejauh ini penanganan kepada warpasien positif covid19 dengan menggunakan dana desa. Sampai dengan saat ini tidak ada warganya yang melakukan isolasi mandiri.

“Ada tiga pasien dan semuanya di rumah sakit, hari ini meninggal satu,” kata Bowo.

Bowo menambahkan, jika ada warga yang menjalani isolasi mandiri, pihaknya mengalokasikan paket bantuan senilai Rp.250 ribu. Untuk paket sendiri, lanjut Bowo tidak melulu paket sembako.

“Jadi kami mengakomodir sesuai apa yang dibutuhkan, karena yang isolasi gak selalu kesulitan sembako, maka kami kirim sesuai apa yang dibutuhkan dengan jumlah anggaran yang sama,” pungkasnya.

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler