Bahagianya Samidi Rumahnya Kini Tak Lagi Reyot dan Berlantaikan Tanah

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Senyum sumringah nampak jelas pada wajah Samidi, warga Padukuhan Kedung II, Desa Karang Tengah, Kecamatan Wonosari pada Senin (17/09/2019) pagi tadi. Bagaimana tidak, mulai hari ini, ia bisa menempati rumah yang layak sehingga bisa beraktifitas maupun beristirahat dengan nyaman. Samidi sendiri merupakan salah satu dari warga miskin yang beruntung mendapatkan bantuan bedah rumah dari program CSR PD BPR Bank Daerah Gunungkidul. Pada Senin pagi tadi, rumah baru Samidi resmi diserahterimakan oleh Bupati Gunungkidul, Badingah dan sejumlah pejabat teras di lingkungan bank plat merah Gunungkidul tersebut.

Ditemui pidjar-com-525357.hostingersite.com di sela-sela acara serah terima, Samidi mengungkapkan kebahagiannya akhirnya bisa tinggal di rumah yang layak. Menurutnya, rumah yang saat ini ia tempati benar-benar di atas harapannya. Sebelumnya ia memaparkan, rumah yang ia tempati bersama keluarganya sangat tidak layak. Selain reyot, lantainya pun masih dari tanah.

“Dindingnya dulu hanya dari triplek,” kata dia, Senin siang.

Sebelum mendapatkan bantuan, Samidi merasa tak punya harapan untuk bisa sekedar memperbaiki rumahnya. Ketiadaan dana menjadi alasan mengapa ia harus rela terpaksa tinggal di rumah yang jauh dari kata layak tersebut. Samidi sendiri sehari-harinya hanya bekerja serabutan tanpa penghasilan pasti. Hampir seluruh penghasilannya habis untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dulunya saya tidak berani membayangkan bisa tinggal di rumah seperti ini,” ujarnya.

Untuk ini, ia sangat bersyukur akhirnya bisa hidup dengan lebih layak. Ia berharap ke depan, rumah ini bisa bermanfaat baginya dan keluarga.

Sementara itu, Direktur PD BPR BDG Suci Sulistyawati mengatakan, bantuan bedah rumah yang diterima oleh Samidi sendiri merupakan salah satu bukti kepedulian PD BPR BDG kepada warga Gunungkidul. Meski tak menampik bahwa perusahaannya memang berorientasi kepada profit, akan tetapi pihaknya selalu berkomitmen untuk mengembangkan CSR PD BPR BDG untuk membantu masyarakat Gunungkidul.

Secara teknis untuk pengajuan CSR bedah rumah dari BDG sendiri menurut Suci memang akan diseleksi cukup ketat. Sejauh mungkin penerima bantuan ini adalah benar-benar warga yang membutuhkan. Dilanjutkannya, koordinasi intensif dilakukan antara pihaknya dengan pemerintah desa setempat terkait pengajuan bantuan yang diterima. Nantinya setelah disetujui dengan pertimbangan survei ketat yang dilakukan, barulah bantuan berupa material diberikan.

“Harga materialnya senilai Rp. 15 juta,” kata Suci Sulistyawati.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain bantuan rumah layak huni, BDG selama ini juga memberikan bantuan berupa pengadaan air bersih, bantuan pendidikan, pengadaan sarana ibadah dan pengembangan di lokasi wisata. Hal tersebut dalam rangka mengindahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 yang mana PD BPR BDG wajib mengalokasikan laba bersihnya untuk CSR.

“Sejak lima tahun terakhir laba bersih BDG mengalami peningkatan sekitar 10% dengan posisi terakhir 390 milyar,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah yang menyerahkan secara simbolis bantuan Rumah Layak Huni tersebut mengapresiasi CSR yang dilakukan oleh BDG.

“Rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul masih cukup banyak, tentu saja pemerintah daerah terbantu dengan CSR BDG,” kata Badingah.

CSR tersebut, labih lanjut hasil dari partisipasi masyarakat yang bertransaksi melalui BDG. Sehingga sudah selayaknya perusahaan yang mendapatkan laba dari masyarakat mengalokasikan laba untuk pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

“Kami juga mengapresiasi masyarakat sekitar bahu membahu membantu membangun rumah warga yang tidak layak huni dan mendapatkan bantuan dari BDG,” tandas Badingah.

Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mencatat, lebih dari 20.000 rumah di Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori tidak layak huni. Jumlah tersebut menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti sudah berkurang 5%.

“Memang belum bisa dirinci, karena untuk memastikan jumlah tersebut teman-teman OPD yang menentukan seperti Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,” kata Siwi.

Menurutnya, tahun 2018 rumah tidak layak huni yang dibedah ada 26 rumah. Sedangkan tahun ini pihaknya baru akan mengusulkan lewat APBN.

“Baru akan kami data rumah yang benar-benar tidak layak huni. Adapun kriterianya tak hanya dilihat dari bentuk rumah secara kasat mata, namun juga kaitannya segi ekonomi si pemilik rumah,” tandasnya.

Hal tersebut menurutnya penting karena tak sedikit warga di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki rumah dengan lantai tanah namun memiliki hewan ternak cukup banyak. Selain hewan ternak juga luas tanah akan menjadi perhitungan dalam kriteria bantuan bedah rumah dari pemerintah.

“Jangan sampai salah sasaran,” tutupnya.