Berantas Kelangkaan dan Melambungnya Harga, DPRD Minta Kios dan Toko Dilarang Jual Gas Melon

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram di pasaran menjadi permasalahan yang seakan tak kunjung usai. Gas yang biasa disebut gas melon tersebut dengan segala primadonanya membuat banyak kalangan yang berebut untuk mendapatkannya. Alhasil dengan kuota distribusi yang terbatas sementara tingkat permintaan sangat tinggi, kelangkaan di pasaran sangat sering terjadi dan biasanya diikuti pula dengan melonjaknya harga.

Untuk mengupas akar permasalahan langka dan melonjaknya gas melon di Gunungkidul, sejumlah anggota DPRD Gunungkidul yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) Piyaman, Kecamatan Wonosari. Diharapkan dengan diskusi langsung dengan tak hanya pengelola SPBE, namun juga melibatkan agen-agen LPG yang mengurusi distribusi gas melon ke masyarakat, nantinya bisa merumuskan jurus ampuh untuk mengatasi kelangkaan gas melon yang selama ini dikeluhkan tersebut.

Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno yang ditemui usai menggelar sidak menegaskan, faktor utama kelangkaan dan melambungnya harga gas melon adalah dari tidak teraturnya rantai distribusi. Seharusnya, gas tersebut tidak bisa dijual secara bebas oleh kios ataupun toko-toko sebagaimana saat ini banyak ditemukan, melainkan harus melalui pangkalan-pangkalan resmi yang menjadi penyalur atau mata rantai terakhir dari agen-agen yang ada. Ia tak memungkiri bahwa pengaturan mata rantai distribusi gas ukuran subsidi ini merupakan hal yang kompleks. Namun dengan kesadaran dan ketaatan dari semua pihak, ia meyakini pendisitribusian gas bersubsidi kepada kalangan yang berhak sesuai perundang-undangan tersebut bukan merupakan hal yang tidak mungkin.

“Kita ingin di Gunungkidul ini, rakyat miskin yang menjadi sasaran distribusi gas melon tidak lagi kesusahan hanya untuk mendapatkannya. Dan yang paling penting adalah mereka membeli sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp15.500,” tandas Suharno, Senin (02/04/2018) siang.

Dengan besarnya angka subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas melon yang mencapai lebih dari separuh harga pasar ini, distribusinya tidak boleh berdasarkan atas bisnis semata. Subsidi harus sepenuhnya diterima oleh masyarakat miskin atau usaha kecil. Tidak seperti sekarang ini di mana banyak usaha-usaha besar, restoran hingga peternakan ayam yang berusaha menekan biaya produksinya dengan menyerobot subsidi untuk kalangan miskin tersebut.

Dengan pengetatan distribusi semacam ini nantinya gas melon akan menjadi komoditi yang ramah bagi rakyat kecil yang mudah didapat dan harga murah.

“Kalau sepenuhnya masyarakat miskin yang memakai, saya yakin tidak akan ada kelangkaan. Karena mungkin mereka hanya menggunakan 1 tabung setiap minggu. Yang terjadi saat ini adalah mata rantai distribusi yang penuh permainan dan banyak penyerobotan oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak layak mendapatkan subsidi. Ini yang harus kita berantas,” tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Kriswanto menambahkan, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam melakukan pengawasan distribusi gas 3 kilogram. Ia meminta agar pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap agen atau pangkalan nakal yang justru memberikan peluang kepada sejumlah pihak yang ingin merebut subsidi gas dari rakyat miskin. Selama ini ia banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang seringkali sangat kesulitan dalam mendapatkan gas melon. Jika pun ada, harganyapun sudah melambung sehingga sangat membebani masyarakat. Dengan harga yang melambung ini, seakan nantinya subsidi besar yang digelontorkan ini seakan tak berarti bagi rakyat miskin yang seharusnya layak mendapatkannya dalam menunjang kehidupan.

Menurutnya, ada baiknya selain mengambil langkah tersebut, pemerintah dalam hal ini Pemkab Gunungkidul juga mulai memberikan tauladan. Ia mendesak Bupati untuk mengeluarkan surat larangan kepada PNS Gunungkidul agar tidak lagi menggunakan gas melon. PNS disebutnya sebagai abdi negara dengan pendapatan yang cukup besar, merupakan kalangan yang tidak pantas mendapatkan subsidi gas.

“DPRD pun demikian. Tidak boleh ada anggota DPRD Gunungkidul yang menggunakan gas melon,” ucapnya.

Sementara penanggung jawab SPBE Piyaman, Kriyanto mengakui bahwa gas ukuran 3 kilogram saat ini memang menjadi primadona dengan harganya yang sangat murah. Sesuai dengan harga pasar, per kilogram, harga elpiji adalan Rp10.500 hingga Rp11.000, mengikuti harga pasar. Sehingga seharusnya, jika dijual dengan harga pasar, gas ukuran 3 kilogram tanpa subsidi harganya mencapai di atas Rp30.000.

Secara distribusi di tingkat SPBE, agen hingga pangkalan resmi, kuota gas melon dijelaskannya diatur sepenuhnya oleh Pertamina. Pihaknya hanya bertugas menyalurkannya kepada agen-agen yang terdaftar untuk kemudian diteruskan kepada pangkalan-pangkalan dari masing-masing agen. Di Gunungkidul sendiri, saat ini ada 5 agen yang bermitra resmi dengan jumlah pangkalan mencapai sekitar 600 pangkalan yang tersebar di seluruh daerah.

“Kalau di kita aturan dari Pertamina sudah sangat ketat. Jadi kalau ada kesulitan masyarakat dalam mengakses yang berdampak pada tingginya harga, indikasinya memang tidak tepat sasaran,” kata dia.

Krisyanto kembali menegaskan bahwa dengan ketatnya peraturan-peraturan dari Pertamina terkait distribusi gas melon hingga di tingkat agen, mereka sangat dilarang keras dalam menyalurkan ke pihak lain yang tidak terdaftar sebagai mitra resmi. Ia beberkan lebih lanjut, dari Pertamina, harga yang dibayarkan oleh agen adalah Rp11.350 per tabung gas. Oleh agen, gas melon kemudian didistribusikan ke tingkat pangkalan sebagai sub agen yang terdaftar dengan harga Rp14.000. Kemudian oleh pangkalan, seharusnya langsung disalurkan ke masyarakat dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp15.500 per tabung gas.

“Pangkalan ini sesuai aturan dari Pertamina sebagai mata rantai terakhir memang. Akan tetapi di lapangan karena memang suplay dan demandnya sangat jomplang, sudah banyak yang distributor lanjutan yang sudah tak terdaftar lagi,” keluh dia.