fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Dana Desa 2020 Tersedot Untuk Penanganan Covid19

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Kucuran dana desa yang diperoleh Pemerintah Kalurahan pada tahun 2020 lalu hampir seluruhnya difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan covid-19. Dana Desa yang diterima tersedot khususnya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akibatnya, hanya sebagian kecil saja anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Praktis pada tahun anggaran 2020 lalu, pembangunan di desa bisa dikatakan mandheg.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Katongan, Jumawan. Tak hanya alokasi saja, transfer dana desa yang diperoleh pemerintah kalurahan sempat dilakukan perubahan pemanfaatan hingga beberapa kali. Dengan adanya perubahan regulasi maupun teknis, perencanaan yang dilakukan oleh kalurahan beberapa waktu lalu cukup banyak yang tidak terlaksana. Anggaran yang ada menurut Jumawan sebagian besar dialihkan untuk penanganan covid-19 di tingkat desa.

Jumawan mengatakan, anggaran yang dimiliki mayoritas tersedot untuk penyaluran BLT melalui dana desa. Sehingga tentunya untuk sektor lain seperti pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat sangat terbatas. Pada akhirnya, pihaknya terpaksa membatalkan sejumlah program yang sebenarnya telah dianggarkan maupun direncanakan.

“Banyak yang digunakan untuk BLT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pembangunan hanya sebagian kecil saja yang terlaksana,” kata Jumawan, Senin (11/01/2021).

Dana Desa yang diperoleh Kalurahan Katongan sendiri sebanyak Rp 966.309.000. Anggaran ini kemudian digunakan untuk BLT, pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sebesar Rp 916.055.250. Total serapan dana desa di Katongan yaitu 94,80 persen dan masih memiliki SILPA sebanyak Rp 50.253.750.

“Semua program diperubahan sudah terlaksana semua. Akhir Desember kemarin kita sempat melakukan pembangunan Wisata Punthuk Kepuh yang memang menjadi program pembangunan prioritas kami,” kata dia.

Adapun untuk pembangunan yang belum diselenggarakan karena anggaran dialihkan adalah pembangunan BUMDesmart dan Taman Desa. Rencananya dua proyek pembangunan tersebut akan kembali diusulkan namun disesuaikan dengan kemampuan dan plot anggaran Dana Desa 2021 ini.

“SILPA ini kita masukkan anggaran 2021 untuk kegiatan yang telah direncanakan,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Lurah Pacarejo, Suhadi. Sejumlah kegiatan yang digagas oleh pemerintah Kalurahan sudah terlaksana. Adapun beberapa proyek pembangunan di kalurahan ini ada yang terlaksana. Untuk BLT tahun lalu sudah diselenggarakan dan menjadi fokus utama.

“Kita ada SILPA sekitar 15 juta,”ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro mengungkapkan, tahun 2020 lalu, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Dana Desa sebanyak 140 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut realisasi 144 kalurahan di Gunungkidul sebanyak 133,26 miliar rupiah.

“Prosentase serapan di kita sebanyak 94,88%,” ucapnya.

Adapun untuk kalurahan yang serapan dana desanya 100 persen hanya 2 yaitu Kalurahan Karangngawen, Kapanewon Girisubo dan Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen.

Advertisement
Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler