Data Dianggap Janggal, BPBD Minta Pendataan Ulang Dampak Kekeringan di Kecamatan Tanjungsari

Wonosari,(pidjar.com)–Dampak kekeringan yang terjadi sejak beberapa bulan lalu ternyata semakin meluas. Dari data yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DPRD) Gunungkidul tercatat lebih dari 134 ribu jiwa yang terdampak kekeringan hingga bulan Agustus 2019 ini. Sedikitnya 78 desa yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul terdampak kekeringan. Akibatnya, warga dan pemerintah harus melakukan berbagai cara dalam pemenuhan kebutuhan air bersihnya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, saat ini pendataan ulang akan dilakukan terkait dengan dampak kekeringan di Gunungkidul. Menurutnya, ada sedikit kejanggalan dari data dampak kekeringan yang saat ini sudah masuk ke BPBD Gunungkidul. Seperti misalnya di Kecamatan Tanjungsari. Di mana dilaporkan oleh pemerintah setempat jumlah penduduk yang terdampak kekeringan adalah sebanyak 19.000 jiwa. Ia meyakini jika dampak kekeringan di kawasan tersebut tidaklah seluas ini. Sehingga kemudian untuk memastikan, BPBD meminta pendataan dan kroscek ulang di kawasan Tanjungsari.

“Saya kira dampaknya di Tanjungsari tidak sebanyak itu. Mungkin hanya 9000 an saja, kemarin dari pemerintah dan instansi terkait kami minta untuk kroscek ulang,” terang Edy Basuki, Senin (22/07/2019).

Salah satu hal yang mendasari keyakinan BPBD Gunungkidul jika kekeringan saat ini tak sampai berdampak pada 19.000 warga adalah lantaran mayoritas di kecamatan tersebut telah mendapatkan pasokan air dari PDAM. Jumlah 134.000 jiwa yang terdampak ini sendiri, masih akan dilakukan revisi. Nantinya jika revisi dilakukan, paling tidak jumlah jiwa terdampak hanya berkisar pada 127 ribu jiwa.

Jika berkaca pada kondisi di lapangan, memang hampir semua kecamatan terdampak kekeringan. Kendati demikian hanya beberapa titik saja dan tidak secara keseluruhan dalam 1 kecamatan terdampak kekeringan.

“Misalnya saja kecamatan Wonosari ada kok di beberapa titik yang terdampak kekeringan. Jadi tidak keseluruhan terdampak dalam satu kecamatan,” tambahnya.

Dari jumlah kecamatan hingga desa yang terdampak kekeringan, saat ini hanya 8 kecamatan saja yang menjadi fokus droping air yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini lantaran terdapat beberapa kecamatan yang dapat melakukan droping air secara mandiri misalnya saja di Kecamatan Tanjungsari, Patuk, Karangmojo, Ponjong dan beberapa kecamatan lainnya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan dari pemerintah sendiri telah berusaha melakukan droping air untuk mengatasi kekeringan di sejumlah daerah. Anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 ini sebesar 530 juta rupiah. Bupati sendiri menyatakan terbantu dengan adanya simpati dari pihak swasta dan sejumlah komunitas yang ikut memberikan bantuan droping air.

“Ada banyak perhatian yang diberikan dari kalangan tertentu untuk meringankan masyarakat Gunungkidul, dalam hal ini memberikan bantuan berupa droping air,” kata Badingah.

Sebagaimana diketahui sejak Juni 2019 lalu, pemerintah kabupaten telah melakukan droping air ke beberapa wilayah untuk mengatasi kekeringan yang melanda Gunungkidul. Dampak kekeringan sendiri semakin hari semakin meluas. Bahkan lahan pertanian milik masyarakat pun juga telah dinyatakan gagal panen hingga ribuan hektare lantaran kekurangan pasokan air bersih.