Dewan Dorong Pemerintah Fokuskan Vaksinasi di Kalurahan Penyelenggara Pilur

Wonosari,(pidjar.com)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul mendorong pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memprioritaskan vaksinasi bagi masyarakat di Kalurahan yang akan menyelenggarakan Pemilihan Lurah (Pilur). Hal ini dimaksudkan untuk membentuk herd immunity untuk warga setempat.

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S, mengungkapkan akhir Oktober mendatang sebanyak 58 Kalurahan akan menyelenggarakan Pilur serentak. Ia meminta pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan vaksinasi bagi masyarakat di kalurahan-kalurahan yang akan menyelenggarakan pilur.

Vaksinasi saat ini sangat penting dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh. Disamping itu, penerapan protokol kesehatan juga sangat wajib, hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah agar dalam penyelenggaraan Pilut tidak muncul klaster penularan covid19.

“Saat ini tahapan pilur sudah mulai, dan tentunya akan ada potensi kerumunan yang harus diantisipasi agar tidak terjadi klaster penularan,” terang Politisi asal Partai Golkar tersebut, Minggu (25/07/2021).

Ery menambahkan jika percepatan vaksinasi bagi masyarakat di 58 Kalurahan penyelenggara pilur menjadi sangat penting agar masyarakat dapat merasa aman dalam mengikuti tahapan-tahapan pilur.

“Jadi saya mendorong supaya kalurahan-kalurahan penyelenggara pilur agar warganya mendapat prioritas vaksinasi, sehingga tahapan pilur dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga sehat,” imbuh dia.

Komisi A DPRD Gunungkidul terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi intens dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD). Hasilnya telah disepakati komitmen untuk membatasi jumlah pemilih di tiap TPS, dengan kuota maksimal 300 orang.

“Selain itu, pelaksanaan coblosan juga mengacu pada protokol kesehatan seperti penyelenggaraan pilkada tahun lalu,” jelas Ery.

Kabid Pemerintahan Desa, DP3AKBPMD Gunungkidul, M. Farkhan, mengungkapkan tahapan pilur tetap berjalan dan tidak terganggu dengan adanaya PPKM Darurat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 4,1 Miliar untuk menyukseskan pilur.

“Jumlah ini ada penambahan sekitar Rp. 800 juta dari pagu awal APBD 2021, awalnya sekitar Rp. 3,3 miliar. Berhubung masih dalam masa pandemi, maka ada penambahan agar penyelenggaraan pilur dapat berjalan sesuai protokol kesehatan yang ketat,” kata Farkhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengungkapkan untuk saat ini belum terdapat program khusus untuk percepatan vaksinasi bagi masyarakat di kalurahan penyelenggara pilur. Dewi siap membantu jika saat menjelang pemilihan vaksinasi dapat difokuskan di 58 kalurahan penyelenggara pilur.

“Target vaksinasi masih sama, yaitu untuk sektor pelayanan publik, lansia, petugas medis, mayarakat rentan, dan masyarakat umum. Memfokuskan vaksinasi di kalurahan penyelenggara pilur saat ini belum ada, namun kedepannya dapat dilakukan untuk memastikan kesehatan masyarakat saat mengikuti pilur,” terang Dewi. (RONI)