Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masing-masing kalurahan memiliki pendapatan asli desa mandiri dari usaha dan potensi yang dikembangkan. Di Gunungkidul sendiri hingga petengahan tahun 2020 terdapat sekitar 122 BUMDes yang terbentuk dan dinyatakan ada rintisan meski dampaknya belum begitu signifikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sudjoko melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Subiyantoro mengatakan ada berbagai hal yang melatar belakangi kalurahan di Gunungkidul belum melakukan pembentukan BUMDes. Diantaranya, pemerintah kalurahan dan masyarakat kurang jeli dalam menggali potensi yang ada untuk dikelola badan usaha ini.
Kemudian regulasi yang diterapkan oleh kalurahan belumlah final, masih ada sejumlah ganjalan yang perlu diselesaikan kesepakatan pemerintah kalurahan dengan lembaga lainnya. Selain itu mengenai persiapan sumber daya manusia yang haruslah berkulitas dan mampu berinovasi.
“122 itu yang aktif baik rintisan sampai dengan BUMDes yang sudah tergolong mandiri dan maju,” terang Subiyantoro, Minggu (05/07/2020).
Dari jumlah tersebut baru sedikit BUMDes yang masuk dalam kategori berkembang ataupun maju. Untuk di bumi handayani sendiri desa yang telah memiliki badan usaha terus didorong untuk berinovasi sehingga modal dan pendapatan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Mayoritas masih berkutat pada bidang pariwisata.
“Jadi kalau yang mendapatkan untung masih sedikit. Mayoritas dari mereka masih rintisan lah,” jelasnya.
Dalam pembentukan BUMDes sendiri, pemerintah terus mensosialisasikan disesuaikan dengan potensi yang ada di kalurahan masing-masing. Pasalnya hal ini berkaitan pula dengan kondisi kalurahan, jika di perkotaan misalnya, jika tidak memiliki potensi wisata paling tidak dapat bergerak di bidang usaha lainnya. Adapun menurut dia, saat ini ada beberapa kalurahan yang tengah mengajukan ke pemerintah untuk pembentukan BUMDes.
“Kebanyakan bergerak di bidang jasa dan pinjaman. Kalau untuk wisata dan lainnya tergantung dengan potensi kalurahan masing-masing. Kalau punya daya tarik ya di wisata, tapi memang mayoritas disimpan pinjam dan jasa itu,”kata Subiyantoro.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, di tengah pandemi covid 19 yang terjadi pemerintah kalurahan mampu mengambil langkah yang baik. Dimana kesejahteraan masyarakat lah yang diutamakan. BUMDes pun juga diharapkan dapat ikut andil dalam pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi ini.
“Pemulihan ekonomi pasca pandemi tentu sangat diperlukan. Pemerintah kalurahan harus ikut andil agar kesejahteraan masyarakat pulih kembali, pemberdayaan pun juga harus digeliatkan. Potensi kalurahan yang sekiranya menarik harus didongkrak,” tutupnya.
