DPRD Gunungkidul Panggil Dinas Kesehatan, Nilai Tingginya Kasus Bunuh Diri Sudah Darurat

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul memanggil Dinas Kesehatan Gunungkidul terkait dengan penanganan kasus bunuh diri. Dalam komunikasi yang dijalin tersebut, DPRD berharap kasus bunuh diri yang terus menghantui masyarakat Gunungkidul bisa ditekan seminimal mungkin.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi menyatakan, dalam pemanggilan yang dilakukan pada Selasa (15/10/2019) kemarin itu, pihaknya menanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memicu angka kasus bunuh diri di Gunungkidul terus tinggi dan tidak kunjung mengalami penurunan. Penanganan khusus sendiri perlu dilakukan lantaran tingginya kasus bunuh diri di Gunungkidul harus dianggap sebagai kondisi darurat. Sehingga demikian, perlu adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penanganan kasus bunuh diri.

“Kita tanyakan kepada dinas apakah sudah ada sosialisasi yang masif di masyarakat. Terus kita juga menanyakan apakah sudah ada kerjasama antar dinas terkait terkait persoalan bunuh diri,” kata Supriyadi, Rabu (16/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi A berharap penanganan masalah bunuh diri harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Angka bunuh diri yang mencapai 30 kasus per tahun menurutnya membutuhkan perhatian yang besar dari pemerintah. Di balik persoalan bunuh diri ini, ada banyak permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Gunungkidul.

“Dalam penanganannya, pelibatan seluruh komponen masyarakat dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Pelibatan satgas yang dibentuk juga harus dioptimalkan,” ucap dia.

Dengan demikian, nantinya dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam penanganan kasus bunuh diri itu. Terlebih saat ini untuk jumlah personil psikolog di puskesmas masih sangat minim.

“Kita mendapatkan jawaban bahwa persoalan yang dihadapi ternyata minimnya SDM terutama di Puskesmas belum ada psikolog,” terang Supri.

Berdasarkan hasil pertemuan awal ini, dalam waktu dekat ini, dewan akan kembali akan menjalin komunikasi untuk lebih mendalami persoalan bunuh diri di Gunungkidul. Rencananya, Dinkes akan digelontor anggaran yang nantinya digunakan khusus untuk penanggulangan bunuh diri.

“Coba nanti pada pembahasan APBD nanti kalau ada celah akan kita anggarkan. Karena kemarin masih perlu pendalaman akan kita agendakan lagi juga terkait penganggaran akan kita tambah agar program penangganan gandir bisa teratasi secara baik lagi. Harapannya tiap tahun ada target penurunan dan pada gilirannya semoga kasus gantung diri akan hilang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka menjelaskan, untuk anggaran yang secara khusus diplotkan dalam penanggulangan bunuh diri pada tahun 2019 ini memang belum ada. Namun demikian, pihaknya telah menganggarkan dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.

“Saat ini anggaran yang ada dari Dinkes terkait penanggulangan bunuh diri sebenarnya sudah terakomodir dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular,” kata dia, Selasa (15/10/2019) kemarin.

Namun begitu, jika nantinya Dinkes mendapatkan anggaran tambahan pada tahun 2020, maka untuk pencegahan bunuh diri pun akan bisa dilakukan dengan lebih leluasa. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi sebuah kepastian dan memerlukan komunikasi lebih lanjut.

Priyanta menjelaskan, sejak tahun 2017, di kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Satgas Penanggulangan Bunuh Diri yang di dalamnya beranggotakan banyak OPD dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Kemudian hal itu pun telah ditindaklanjuti sampai tingkat kecamatan dengan membetuk TPKJM.

“Dari 18 kecamatan sudah ada 17 kecamatan yang membentuk. Tinggal Tepus yang belum. Kegiatan sampai Puskesmas adalah desa siaga sehat jiwa dlm bentuk RBM (rehabilitasi berbasis masyarakat),” paparnya.

Menurutnya, bahwa perlu dipahami, kesehatan jiwa tidak bisa selesai oleh dinas kesehatan saja. Sebab penyebabnya atau akar permasalahanny tidak murni dari sektor kesehatan.