Guru Honorer Tuntut Pemerintah Berikan Gaji Sesuai UMK

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Forum Honorer Sekolah Negeri berencana terus melanjutkan perjuangan dalam rangka mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, suatu hal yang tidak mereka dapatkan selama ini. Dalam waktu dekat ini, FHSN akan mengelar audensi dengan anggota dewan baru periode 2019-2024 guna melakukan diskusi terkait dengan kesejahteraan para guru honorer yang jauh dari kata layak. FHSN menuntut untuk dapat digaji sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul.

Koordinator FHSN Gunungkidul, Aris Wijayanto menyatakan, sebenarnya perhatian pemerintah kepada para GTT pada tahun 2019 ini sudah cukup diapresiasipihaknya. Salah satu yang paling krusial adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Guru Pengganti yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul.

“Dengan adanya SK tersebut, kami yang dulu gajinya hanya Rp 300 ribu, sekarang jadi Rp 700 ribu. Sudah ada peningkatan, itu kita apresiasi tentunya,” kata Aris, Selasa (08/10/2019).

Meski saat ini sudah ada peningkatan perhatian, namun gaji yang diperoleh masih jauh dari UMK. Hal itu dianggap masih jauh dari pantas dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para GTT dalam pekerjaan dan ketugasannya.

“Kalau sebanding jelas belum, tapi itu sekali lagi kami apresiasi karena telah mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kami tentang legalitas dan kesejahteraan kami walaupun masih belum sesuai dengan yang kami harapkan,” ucap dia.

Keberhasilan perjuangan FHSN dalam memperjuangkan kesejahteraan GTT belum lama ini akan dilanjutkan dengan perjuangan selanjutnya. Meski belum menjelaskan secara gamblang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan besar yang dilakukan oleh GTT dan PTT hingga tuntutan mereka bisa sepenuhnya dipenuhi pemerintah.

“Saat ini baru tahap menjaring aspirasi teman-teman, karena masih banyak PR yang harus kita perjuangkan,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga berencana melakukan audensi dengan anggota dewan baru untuk mengkomunikasikan terkait kesejahteraan GTT di Gunungkidul. Namun begitu, waktu untuk kegiatan tersebut belum bisa disampaikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntaringsih menyambut baik wacana audensi tersebut. Namun demikian, nampaknya belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini lantaran padatnya jadwal.

“Sampai November ini setiap hari sudah ada jadwal untuk rapat. Kemungkinan Desember yang belum ada agenda masuk,” terang dia.

Ia juga menanggapi perihal minimnya gaji yang diperoleh GTT dan PTT di Gunungkidul. Namun demikian, Endah memilih realistis dengan berharap kepada GTT untuk juga mengerti keuangan yang dimiliki daerah.

“Memang 20 persen anggaran APBD ini untuk pendidikan, tetapi juga harus dilihat kemapuan daerah itu seberapa. Kalau menurut saya, pemberian Rp 700 ribu itu belum layak memang,” papar Endah.

Dirinya menambahkan, aspirasi yang masuk dari FHSN akan menjadi salah satu poin yang akan diperjuangkan. Sebab menurutnya, pendidikan merupakan hal penting bagi kemajuan suatu wilayah.