Wonosari,(pidjar.com)–Imbas mewabahnya covid 19 di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul cukup luas. Ekonomi masyarakat menjadi kurang stabil. Selain itu, sejumlah sumber dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program lain turut dialihkan untuk penanganan corona. Di Gunungkidul, proyek-proyek besar menyangkut pembangunan fasilitas umum, pelayanan dan jalan sementara ini terhenti akibat corona.
Dari jajaran pemerintah berupaya menerapkan berbagai skema untuk menyikapi kondisi yang sekarang ini terjadi. Salah satu program besar pemerintah yang terhenti dan harus ditunda pelaksanaannya tahun ini yakni proyek pembangunan gedung menyentral Pemkab Gunungkidul di kawasan Desa Siraman.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab memang memiliki program besar. Di mana belasan kantor pemerintahan yang saat ini lokasinya berpencar akan dipindahkan ke kompleks Siraman. Diharapkan dengan hal ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Sejak tahun lalu, proyek pembangunan di kawasan ini sudah mulai dilakukan diawali dengan berdirinya gedung BPBD.
Belum juga selesai proses pembangunan gedung ini, pandemi global terjadi. Tahun 2020 sebenarnya anggaran miliaran rupiah telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan gedung BPBD yang disusul dengan pembangunan gedung Pemadam Kebakaran dan Dinas Pertanian dan Pangan. Sayangnya, anggaran yang ada kemudian direfocusing untuk fokus penanganan corona yang membutuhkan banyak anggaran.
Tak hanya proyek ini, berbagai pembangunan infrastruktur jalan, gedung dan lainnya turut merasakan imbas, yakni terhenti dan tertunda. Pembahasan sejak awal terus dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.
“Pemerintah masih fokus dalam penanganan pandemi corona yang terjadi. Anggaran yang ada untuk 2020 direfocusing untuk penanganan, jadi ada kegiatan yang tertunda,” ungkap Kepala Bappeda Gunugkidul, Sri Suhartanta, Minggu (07/06/2020).
Lebih lanjut, selain proyek pembangunan di kawasan menyentral ada pula kegiatan yang sekarang terhenti yakni pembangunan Gedung Meteorologi dari Kementerian, pembangunan sejumlah ruas jalan dan lainnya. Menurut dia, semua sumber dana dialihkan untuk saat ini, baik dana alokasi khusus maupun yang bersumber dari APBD Gunungkidul.
Ditambahkannya, bahkan untuk kegiatan pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBD Gunungkidul non DAK diproyeksikan baru bisa berjalan lagi pada tahun 2022 mendatang. Hal ini lantaran tema pembangunan pasca pandemi global masih berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan tatanan yang baru.
“Untuk yang APBD non DAK memang kami proyeksikan baru berjalan pada 2022 mendatang,”ujar dia.
Sementara untuk kegiatan DAK Fisik dimungkinkan akan berjalan kembali pada tahun 2021. Namun demikian dari pemerintah masih tetap menunggu bagaimana perkembangan kondisi dan arahan dari pemerintah pusat. Dicontohkan, yang akan diusulkan untuk tahun 2021 mendatang misalnya pembangunan jalan dan jembatan, dan beberapa jenis pembangunan dari DAK pusat.
“Menurut informasi kementerian keuangan, DAK sudah bisa dibuka tahun 2021. Nanti akan kita usulkan proyek jalan dan jembatan pada tahun anggaran itu,” jelas dia.
Program pemerintah saat ini tengah fokus dalam bidang kesehatan, pemulihan ekomoni dan jaring pengaman sosial. Berkaitan dengan kesehatan, upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang terpapar corona dan lainnya. Sementara jaring pengaman sosial dari pemerintah terus memproses mengenai pemberian bantuan berupa uang.
Terpisah, Ketua Gapensi Gunungkidul, Barjo memaparkan,memang saat ini proyek-proyek pemerintah terhenti total. Dengan demikian, jasa konstruksi pun ikut merasakan dampak dari corona. Saat ini tak ada pekerjaan konstruksi yang mereka tangani. Untuk bertahan, para kontraktor terpaksa mengandalkan sumber penghasilan lainnya. Padahal tanggung jawab mereka pun besar dan banyak, mengingat memiliki banyak pekerja di lapangan yang lagi-lagi ikut merasakan dampak dengan tidak adanya pekerjaan.
“Keluh kesah dari pekerja dan teman jasa konstruksi tentu banyak sekali. Tapi ya mau gimana, kondisi seperti ini. Untuk penghasilan ya dari sumber lain, ada yang nganggur,” ujar Barjo.
Disinggung mengenai keberlanjutan proyek pemerintah, dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun jika sampai dengan akhir tahun tidak ada proyek sama sekali maka ini menjadi titik terendah jasa konstruksi dan bisa gulung tikar.
“Kemarin itu kan pas mau proses lelang terhenti. Ada informasi desas-desus Oktober sudah mulai, tapi belum tahu kejelasannya,” tambahnya.
Tidak menutup kemungkinan jika hingga akhir tahun tidak ada perkembangan dan kabar dari Gapensi akan melakukan audiensi dengan pemerintah.
