JCW: Politik Uang Lahirkan Pemimpin Korup

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pelaksanaan Pilkada Gunungkidul 2020 tinggal menghitung hari. Aktivitas paslon dan timses untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat semakin intens dilakukan. Dalam fase ini, potensi terjadinya politik uang menjadi sangat tinggi. Jogja Corruption Watch (JCW) bahkan menilai bahwa Gunungkidul adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi berkaitan dengan praktek money politik. Sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan lantaran jika praktek ini tumbuh subur, maka akan berdampak terhadap potensi munculnya pemimpin korup.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba mengungkapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini ada 3 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Sleman. JCW sendiri telah melakukan pengamatan mendalam terhadap tahapan Pilkada di masing-masing kabupaten tersebut. Menurut Kamba, pihaknya menemukan tingkat kerawanan tinggi perihal praktek politik uang dalam pilkada Gunungkidul. Persaingan yang ketat antar kandidat ditambah tingkat pragnatisme tinggi di kalangan masyarakat menjadi dasar kesimpulan ini.

“Gunungkidul menjadi salah wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi untuk praktek politik uang,” papar Kamba, Sabtu (28/11/2020) siang.

Secara tegas JCW meminta semua lini untuk mengantisipasi praktik politik uang. Pemberantasan politik uang ini memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Selain penyelenggara dan penegak umum, diperlukan kesadaran pula dari masyarakat.

Ia berharap di samping pengawasan serta penegakkan aturan yang tegas, masyarakat juga diminta menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas menurutnya adalah mereka yang memiliki integritas dengan tegas menolak segala bentuk politik uang. Perlu ada edukasi khusus kepada masyarakat agar kemudian bisa rasional dalam memberikan hak suara mereka.

“Jangan sampai hak suara dibeli dengan uang ataupun barang. Pemilih harus rasional dan tegas dalam menolak politik uang,” urai dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, seorang pemilih yang cerdas dan beritegritas tidak pernah mau untuk diintimidasi dengan rayuan-rayuan atau iming-iming politik uang baik dari calon maupun tim sukses dari pasangan calon pilkada manapun. Tidak menutup kemungkinan, praktik politik uang yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang korupsi. Dengan biaya yang tinggi untuk menduduki jabatan, tentunya politisi dimungkinkan melakukan praktek kotor untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya.

“Semua harus sadar mengenai bahaya politik uang. Ditangkapnya sejumlah kepala daerah maupun legislator menurut kami salah satunya karena mahalnya cost politik,” ujar dia.

Gelaran pesta demokrasi tingkat daerah menurutnya merupakan tanggungjawab bersama. Mulai dari penyelenggara (KPU), pengawas (Bawaslu), peserta dan pemilih. Sebab, dari tanggungjawab tersebut diharapkan akan lahir pemimpin yang berintegritas dan amanah menjalankan aspirasi seluruh masyarakat.

“Semua memiliki ketugasan yang sama. Jangan sampai mencederai asas demokrasi yang sesungguhnya,” lanjutnya.

Berdasarkan data yang ia miliki, pada akhir bulan Februari 2019 lalu, Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono membenarkan bahwa Kabupaten Gunungkidul menjadi satu dari dua wilayah di DIY yang dinilai berpotensi tinggi terjadinya praktik culas bernama politik uang.

Kabupaten Gunungkidul dianggap paling rawan dengan praktik money politic. Hal itu dikarenakan politik uang dinilai sebagian masyarakat khususnya yang mau menerima politik uang menganggap sesuatu yang lumrah. Dan menjadi aneh jika pilkada tanpa bagi-bagi uang atau sembako.

“Perlu adanya gerakan moral bersama untuk menolak politik uang. Ini adalah salah satu upaya meminimalisir praktik politik culas itu,” beber Baharudin.

Gerakan ini harus dilakukan secara konsisten dan penuh tanggungjawab. Pemilih harus berani menolak politik uang. Ketegasan dan keberanian dari Bawaslu menjadi sebuah keharusan jika menemukan adanya pelanggaran pemilu tanpa tebang pilih termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Pemilih harus paham betul mengenal track record para calon yang ikut berkontestasi dalam pilkada. Jangan sampai hanya karena intimidasi atau iming-iming yang diberikan justru memilih kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi,” pungkas dia.