Kalangan DPRD Gunungkidul Datangi Rumah Bupati di Akhir Pekan, Desak Pencairan Bantuan Keuangan Khusus?

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Suasana berbeda nampak kediaman pribadi Bupati Gunungkidul pada Sabtu (09/02/2019) sore kemarin. Rumah pribadi Bupati Badingah di Purbosari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari ramai didatangi oleh sejumlah anggota DPRD Gunungkidul. Rumor berkembang jika pertemuan di akhir pekan tersebut dilakukan untuk membahas anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang tengah menjadi polemik.

Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam sendiri berlangsung secara tertutup. Namun, sayup-sayup dari luar rumah, istilah BKK tersebut memang seringkali disebut. Hadir dalam pertemuan ini adalah Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto hingga unsur pimpinan lainnya termasuk Ngadiyono, Imam Taufik, Sugito, Ade Wahyu, Purwanto maupun anggota dewan lainnya. Sementara dari unsur ekeskutif, hadir selain Badingah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Eddy Praptono serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Saptoyo.

Ditemui usai pertemuan, Ketua DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto mengatakan, pertemuan yang diikuti oleh sejumlah tokoh wakil rakyat ini hanyalah sebuah pertemuan biasa. Pihaknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi Gubernur terkait APBD 2019 yang sudah turun dan penjabaran yang dilakukan oleh Bupati serta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Menurut Demas, tidak ada bahasan menonjol ataupun spesial dalam rapat tertutup itu.

“Evaluasi Gubernur kan sudah turun jadi kita bahas dan tindak lanjut pelaksanaan program itu mau bagaimana. Kenapa harus sekarang? Ya memang agak mendesak, soalnya besok (Senin) kan ada rapat lagi biar ada persiapan dan tidak melenceng bahasannya,” kata Demas Kursiswanto.

Beberapa kali anggota dewan terdengar membahas bantuan keuangan khusus dan berkaitan dengan aturan yang berlaku. Disinggung mengenai bantuan keuangan khusus ini, Demas mengutarakan untuk sejauh ini di Gunungkidul pemahaman BKK masih multitafsir. Sehingga kemudian perlu ada pemahaman dari eksekutif dan legislatif yang lebih lagi agar nantinya program ini tidak menyalahi aturan. Dari Pemkab pun juga masih terus berkoordinasi mengenai BKK ini dengan Gubernur dan jajaran lainnya.

“BKK ini penting dan tentunya mendesak. Kami harapkan memang program ini dapat terealisasi secepatnya,” imbuh dia.

Terkait program BKK yang bernilai 24 miliar ini memang menjadi polemik. Tak sedikit yang beranggapan jika program ini ditumpangi oleh kalangan politisi khususnya caleg petahana untuk menjadi lahan kampanye. Disinggung mengenai apakah pertemuan ini merupakan upaya desakan dari kalangan DPRD untuk segera mencairkan BKK, Ketua DPRD Gunungkidul tak mau berkomentar banyak. Ia menekankan jika apa saja yang ada hubungannya dengan ABPD merupakan sebuah program politis lantaran disusun oleh pihak eksekutif dan legislatif

“Kalau untuk anggapan itu (politis) kita no comment. Yang jelas kita upayakan agar dapat cair secepatnya dan masyarakat bisa merasakan pembangunan jalan atau infrastruktur lain. Untuk kapannya itu tergantung teknis,” ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Purwanto menyatakan bahwa anggaran BKK wajib untuk dicairkan. Alasannya adalah anggaran ini sudah masuk dalam penganggaran. Saat pembahasan dahulu, terkait BKK ini sudah dimasukkan dalam pandangan fraksi dan juga sudah disahkan pula.

“Apalagi ini dari BKAD sudah memberikan pada informasi kepada seluruh desa yang mendapatkan bantuan. Jadi sekali lagi silahkan digaris bawahi, BKK wajib untuk dilaksanakan,” tandas Purwanto.

Purwanto justru mengkritik kinerja Pemkab Gunungkidul hingga kemudian program BKK ini menjadi masalah saat ini. Pasalnya, ketika pembahasan KUA PPAS APBD 2018 silam, pihaknya sudah menanyakan terkait program itu kepada eksekutif. Namun saat itu dijawab bahwa hal tersebut bukan menjadi suatu masalah lantaran yang penting sudah ada ruang yaitu bantuan keuangan kepada desa.

“Memang tidak ada pembahasan detail lantaran jawaban dari eksekutif itu. Kalau begini ada apa dengan pemerintah?,” ujar dia.

Untuk itu kemudian pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari Bupati Gunungkidul. Senin esok, pihaknya mengagendakan rapat dengan Bupati. Purwanto sendiri mewanti-wanti kepada Bupati agar berkenan untuk datang secara langsung dan tidak mewakilkannya dengan pejabat lainnya.

“Kalau tidak datang berarti Bupati tidak bertanggungjawab,” tegas Purwanto yang terlihat berapi-api tersebut.

Berkaitan dengan pertemuan tertutup ini, tak banyak pernyataan yang didapat dari Badingah. Ketika berusaha dikonfirmasi, Bupati bahkan enggan untuk bertemu dengan awak media. Ia masih melakukan pembahasan dengan kepala OPD yang mendampingi dirinya saat rapat tertutup tadi. Hingga sore, ia masih melakukan perbincangan dan pembahasan berkaitn dengan pertemuan dengan para tokoh wakil rakyat itu.

“Belum bisa mas (ditemui). Masih rapat belum selesai,” ucap Badingah sembari duduk berhadapan dengan dua kepala OPD kemarin sore.