Kerukunan Umat dan Warga Gunungkidul Tak Boleh Terpecah Akibat Tahun Politik

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Memasuki tahun politik, pemerintah terus berupaya menjaga kondusifitas daerah, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan suhu politik yang terus memanas sejak belakangan ini. Tentu berkaitan dengan upaya ini, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Untuk menjaga kondisi daerah untuk tetap adem ayem, beberapa instansi dan lembaga masyarakat disatukan dalam sebuah forum untuk ikut serta dalam menjaga kondusifitas wilayah Gunungkidul.

Politik identitas menjadi manuver politisi yang paling menkhawatirkan di tengah situasi yang memanas ini. Dalam hal ini, peran para pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat sangat besar dalam bersama dengan aparat kepolisian dan TNI menangkal perpecahan. Kepolisian sendiri mengancam akan mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memperkeruh situasi. Hukuman penjara serta denda siap dijeratkan kepada politisi-politisi nakal tersebut.

“Isu-isu yang berkembang saat ini sangatlah sensitif sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan membuat masyarakat saling curiga. Jika dibiarkan, ini dapat menyebabkan gesekan atau perpecahan di kalangan masyarakat,” kata Kepala Kesbangpol Gunungkidul, Drs. Wahyu Nugroho.

Jelang tahun politik, terlebih sekarang ini para calon legislatif sudah mulai melakukan kampanye, ia berharap masyarakat mampu meminimalisir masalah sekecil apapun yang terjadi. Mengedepankan kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu kunci agar Gunungkidul terhindar dari perpecahan. Manuver politik yang ada sekarang ini, jangan sampai mengusik kondisi masyarakat Gunungkidul yang notabene selalu mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan antar sesamanya.

Sementara itu, Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady menambahkan, menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang, dari jajaran kepolisian dan TNI telah bersinergi untuk menjaga stabilitas daerah. Aparat keamanan menurut Ahmad, telah mengerahkan segalanya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekecil apapun permasalahan harus segera diselesaikan, jangan sampai justru menimbulkan polemik yang digunakan untuk mencari keuntungan politik.

“Sesuai dengan ketugasan kita penegakan hukum. Kita akan meakukan pengamanan, nantinya jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai akan kami ambil tindakan tegas dan terukur,” ungkap AKBP Ahmad Fuady.

Ia menambahkan, semua kalangan harus bersinergi dalam menjaga kondisi daerah, sehingga dalam digelarnya pileg dan pilpres tahun 2019 tidak ada polemik yang terjadi. Dari kepolisian juga menekankan praktek money politik merupakan sebuah pelanggaran. Polisi pun akan menindak tegas jika terdapat calon legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran ini.

Kurungan 3 tahun penjara dan denda maksimal 36 juta pun akan dijatuhkan jika terbukti melakukan praktek politik uang. Kemudian untuk kampanye hitam, jika ditemukan adanya kegiatan ini dari kepolisian juga akan melakukan tindakan. Para pelaku terancam hukuman 2 tahun dan denda 24 juta.

“Mari kita sukseskan pemilihan legislatif dan presiden ini sesuai dengan asas yang berlaku, jangan dinodai dengan pelanggaran ataupun perpecahan antar masyarakatnya,” tutup Ahmad Faudy.

Sementara Kabag Ops Polres Gunungkidul, Kompol Joko Hamitoyo beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang dinamakan Tim Cyber Patrol Polres Gunungkidul selama berlangsungnya pesta demokrasi ini. Anggota tim ini akan secara rutin melakukan patroli di media sosial untuk mencari para pelaku provokasi di media sosial.

Menurut Joko, langkah ini diambil lantaran di dunia maya, khususnya media sosial, sangat rawan terjadi penyebaran isu hoax hingga provokasi. Jika tidak diambil langkah, dikhawatirkan hal ini memicu konflik di kalangan masyarakat.

“Sudah kita siagakan dan tim mulai bekerja,” tandas dia.