Tak Ikut Aksi di Istana, PPPK Gunungkidul Tetap Serukan Desakan Kepastian Status Kontrak

Wonosari,(pidjar.com)– Puluhan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 7 September 2026 mendatang. Aksi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) tersebut rencananya menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait status, kepastian kerja, hingga kesejahteraan PPPK. Namun demikian, Forum PPPK Kabupaten Gunungkidul memastikan tidak akan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi tersebut secara langsung. Meski demikian, sejumlah aspirasi dan keresahan PPPK Gunungkidul tetap akan disampaikan melalui rekan-rekan dari daerah lain yang turut ambil bagian dalam aksi.

Ketua Forum PPPK Gunungkidul, Aris Wijayanto, mengatakan keputusan tersebut diambil karena PPPK Gunungkidul memilih menempuh jalur lobi dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Untuk perwakilan PPPK dari Gunungkidul tidak mengambil bagian atau tidak mengirimkan massa secara langsung ke Jakarta pada 7 September nanti. Kami memiliki cara sendiri untuk memperjuangkan aspirasi, yakni melalui lobi dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait,” ujar Aris.

Meski tidak turun langsung ke Jakarta, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah aspirasi yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen tersebut nantinya dikirimkan kepada rekan-rekan PPPK dari daerah lain yang mengikuti aksi agar dapat turut disampaikan dalam kegiatan unjuk rasa.

Salah satu tuntutan yang akan disampaikan yakni percepatan peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Aspirasi tersebut terutama ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu.

Selain itu, Forum PPPK Gunungkidul juga berharap seluruh PPPK guru dan tenaga kependidikan dapat menjadi pegawai pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan tingginya belanja pegawai.

“Harapan kami ada percepatan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Kemudian seluruh PPPK guru dan tenaga kependidikan bisa menjadi pegawai pusat sehingga dapat mengurangi beban pemerintah daerah,” jelasnya.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan masa kontrak kerja PPPK. Forum PPPK Gunungkidul berharap kontrak tidak lagi menggunakan pola jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun, melainkan dapat diberikan hingga batas usia pensiun (BUP).

Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian keberlangsungan pekerjaan dan status kepegawaian bagi PPPK yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.

“Kontrak PPPK kami harapkan sampai batas usia pensiun, tidak lagi satu sampai lima tahun. Ini agar ada kepastian keberlangsungan status dan pekerjaan,” imbuh Aris.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri, tercatat sebanyak 2.155 PPPK penuh waktu dan 1.992 PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 orang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

Aris mengakui masih terdapat keresahan di kalangan PPPK, terutama menyangkut kepastian status dan keberlanjutan kontrak kerja. Kondisi tersebut menjadi perhatian lantaran para PPPK telah memberikan pengabdian dalam pelayanan pemerintahan, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Pihaknya berharap pemerintah memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengabdian para PPPK tersebut. Meski sebelumnya sempat muncul keresahan terkait kontrak kerja, Forum PPPK Gunungkidul tetap optimistis Pemkab Gunungkidul mampu memperpanjang kontrak seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Kami tetap optimistis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mampu memperpanjang kontrak seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit,” pungkasnya.