Warga Kelor Pertanyakan Pembangunan Tower 72 Meter, Mengaku Tak Pernah Dilibatkan

Karangmojo,(pidjar.com)– Rencana pembangunan tower telekomunikasi setinggi 72 meter di Padukuhan Kelor, RT 01/RW 02, Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul, menuai pertanyaan dari warga. Mereka mempertanyakan transparansi proses pembangunan lantaran mengaku tidak pernah dilibatkan maupun mendapatkan penjelasan secara langsung terkait rencana tersebut.

Salah satu warga, Saman, mengatakan dirinya mewakili masyarakat yang merasa tidak dianggap dalam sejumlah pembangunan fasilitas di wilayah tersebut. Ia menyebut persoalan serupa sebelumnya terjadi dalam pembangunan tower dan pembangunan Koperasi Merah Putih. Kini, warga kembali dikejutkan dengan rencana pembangunan tower baru setinggi sekitar 72 meter.

Menurut Saman, informasi mengenai rencana pembangunan tower tersebut baru disampaikan dalam pertemuan rutin RT pada 10 September 2026. Dalam pertemuan itu, ketua RT disebut menyampaikan bahwa akan dibangun tower setinggi 72 meter.

“Warga baru diberi tahu saat pertemuan RT. Katanya akan ada pembangunan tower setinggi 72 meter,” ujar Saman.

Ia juga mempertanyakan mekanisme kompensasi yang disebut telah disiapkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat kompensasi sebesar Rp2 juta untuk kas RT dan Rp4 juta untuk kas padukuhan. Saman menyebut uang kompensasi untuk kas padukuhan bahkan telah diterima oleh kepala dusun.

Bagi Saman, persoalan utama bukan hanya soal nominal kompensasi, melainkan transparansi proses dan pelibatan warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Ia menuturkan, lahan yang kini menjadi lokasi rencana pembangunan tower tersebut sebelumnya disebut telah dibeli sekitar dua bulan lalu oleh salah satu tokoh pemerintahan Kalurahan Kelor. Saman mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah proses balik nama tanah tersebut telah selesai.

“Setelah tanah itu dibeli, tiba-tiba muncul rencana pembangunan tower. Prosesnya menurut kami terlalu cepat dan warga sekitar tidak pernah diajak membahas dampak sosial maupun keberadaan tower tersebut,” katanya.

Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah alat berat disebut sudah berada di lokasi. Bahkan, pekerjaan awal berupa pembuatan calon pondasi tower disebut telah dimulai.

Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan apakah seluruh tahapan pembangunan telah ditempuh sesuai ketentuan, termasuk terkait perizinan pembangunan, persetujuan atau pemberitahuan kepada lingkungan sekitar, serta aspek keselamatan dan dampak sosial keberadaan tower setinggi 72 meter.

“Yang kami minta hanya kejelasan. Apakah pembangunan ini sudah melalui prosedur yang benar, baik izin pembangunan maupun proses di lingkungan masyarakat? Jangan sampai warga justru mengetahui setelah alat berat datang dan pondasi mulai dikerjakan,” tegas Saman.

Warga berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pembangunan, pihak atau provider yang akan menggunakan tower, legalitas lahan, perizinan, hingga mekanisme pelibatan masyarakat sekitar.

Menurut Saman, keterbukaan sejak awal penting dilakukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Harapan kami ada titik terang. Warga tidak menolak pembangunan, tetapi kami ingin semuanya jelas, transparan dan sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat yang tinggal paling dekat justru menjadi pihak terakhir yang mengetahui,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kalurahan Kelor maupun pihak yang disebut sebagai calon pemilik atau provider pembangunan tower terkait tudingan kurangnya pelibatan warga serta status perizinan pembangunan tersebut.